Yudi Latif Mundur, Ketua MPR Nilai Perlu Evaluasi terhadap BPIP

Yudi Latif Mundur, Ketua MPR Nilai Perlu Evaluasi terhadap BPIP

Polemik Soal Gaji Dewan Pengarah BPIP dan Gaji Anggota DPR RI
Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP
PB HMI Minta Presiden Tinjau Ulang Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, SUARADEWAN.com— Ketua MPR Zulkifli Hasan enggan berspekulasi terkait alasan mundurnya Yudi Latif dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) per Jumat (8/6). Ia pun meyakini banyak tokoh yang dapat menggantikan posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditinggalkan Yudi Latif.

“Saya kira saya enggak bisa menebak-nebak ya tapi kita hormati sajalah Yudi Latif mundur. Banyak kan (sosok penggantinya) tidak kurang kita,” ujar Zulkifli saat ditemui di rumah dinasnya di Komplek Widya Candra, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (8/6).

Namun Zulkifli menilai BPIP perlu dievaluasi. Hal ini karena, BPIP yang sebelumnya bernama UKP-PIP tidak seperti diusulkan MPR sejak awal.  MPR mengusulkan ke Pemerintah agar keberadaan BPIP bertugas untuk training of trainer (TOT) atau melatih para penyuluh empat pilar. Namun dalam prakteknya, BPIP lebih banyak keliling untuk sosialisasi.

Baca juga  Dukungan Ketua MPR kepada Putra Putri TNI AD untuk Jaga Wawasan Kebangsaan

“Dulu usulah itu untuk TOT jadi melatih pelatih bukan keliling, apalagi berikan uang. dia melatih pelatih ya,” kata Zulkifli.

Selain itu, tugas BPIP juga untuk melatih para birokrat agar membuat kebijakan harus berdasarkan pancasila dan UUD. Sehingga, para birokrat mengerti bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.

“Tapi dalam pelaksanaannya saya tak paham ya kok ceramah keliling itu kritik masukan saya,” ujarnya.

Sementara di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan apa yang dilakukan Yudi merupakan tindakan sportif dan tradisi baru pejabat dalam merespons polemik di publik.

Baca juga  Ketua MPR: Jaga Telkom dan Telkomsel Tetap Milik Indonesia

“Apa yang dilakukan oleh Yudi adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang selama ini menjadi perbincangan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).

Muzani juga menilai perlunya evaluasi BPIP terkait adalah pembagian wilayah kerja dengan MPR. Sebab kedua lembaga juga beririsan tugasnya dalam mensosialisasikan Pancasila.

“Saya kira ini kan salah satu keluhannya adalah, ini kan ideologi negara tidak ada lembaga yang mengurusinya dan BPIP sebenarnya yang mengurusi yang bertanggung jawab membina,” katanya. (rep)

COMMENTS