oleh

YLBHI: Pelanggaran Terhadap Kebebasan Sipil di Era Jokowi Makin Buruk

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo terancam. Hal ini terkait dengan makin memburuknya kebebasan sipil di Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Ia mencontohkan sejumlah pelarangan untuk berkumpul atau berdemonstrasi, pembubaran paksa, pembatasan organisasi, penghalangan informasi, dan intimidasi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh YLBHI di 16 provinsi, sepanjang tahun 2019 lalu terdapat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat dan berkumpul. Data tersebut, lanjutnya, menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan sipil di era Joko Widodo makin buruk.

Baca juga  Catatan Omnibus Law: Kapitalistik, Terburu-buru, Hingga Menggerogoti Demokrasi

“Artinya yang terjadi di Indonesia bukan jaminan ketidakberulangan sebagaimana yang dimandatkan hak asasi manusia tapi jaminan keberulangan. Saya khawatir ini disengaja sehingga orang-orang kemudian takut. Jangan aksi (demonstrasi) deh, nanti kita bisa ditembak, jangan aksi nanti kita dipukul, jangan aksi nanti kita diburu,” kata Asfinawati Dalam sebuah diskusi di kantor YLBHI) di Jakarta, Senin (10/2).

Baca juga  Demokrasi Yang Berdebu

Menurut Asfinawati, korban terbanyak dalam pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah mahasiswa, yakni 43 persen. Sedangkan pelaku pelanggaran terbanyak adalah polisi, yaitu 69 persen.

YLBHI meminta pemerintah mengedepankan hak asasi manusia, antara lain dengan membiasakan diri menerima kritik karena konstitusi memang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. (vo)