Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Budiman Sudjatmiko: Sistem yang Tepat Membangun Desa

Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Budiman Sudjatmiko: Sistem yang Tepat Membangun Desa

Tanpa Kehadiran KPK, Rekomendasi Laporan Pansus Prematur
Ini Kata PDIP Soal Kasus Korupsi E-KTP
Polri Siap Jemput Paksa Miryam, Jika Diminta Oleh Pansus Angket KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sampai hari ini, upaya pembangunan desa masih terkendala. Mulai dari pengelolaan sumber daya alamnya, sampai kepada sektor pembangunan manusianya.

Guna mengatasi ini, tak ada cara lain untuk tidak menentukan cara atau sistem pembangunan desa. Salah satu caranya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh anggota DPR RI Komisi II Budiman Sudjatmiko.

Melalui serial tweetnya, anggota dewan dari fraksi PDI-P ini mengatakan bahwa sudah saatnya desa dipandang sebagai subjek pembangunan. Dalam artian, tidak lagi harus dipandang sebagai objek.

“Warga/Pemdes punya kuasa atas orang, ruang, uang dan barang di desa sendiri,” kicaunya melalui akun @budimandjatmiko, Rabu (14/6/2017).

Tentu, lanjut Budiman, ini tak lepas dari 2 aspek penting, yakni Political Will pemerintah Jokowi dan implementasi UU Desa, khususnya tentang dana-dana desa.

Political Will khususnya dari Nawacita ke-3 untuk membangun Indonesia dari desa-desa dan daerah-daerah untuk memperkuat NKRI,” tambahnya.

Dana desa yang kini naik adalah bukti bahwa pemerintah Jokowi sudah sangat serius untuk membaca desa dalam membangun dan memajukan kesejahteraan umum. Adapun UU Desa, bagi Budiman, juga telah mengubah paradigma pembangunan di 74.910 desa.

Baca juga  Tanpa Kehadiran KPK, Rekomendasi Laporan Pansus Prematur

“Dari bekerja untuk rakyat jadi bekerja bersama rakyat,” sambungnya.

Tapi ini jelas masih merupakan tahap awal. Seperti kata Budiman, ini baru tahun ke-3, masih banyak hal yang harus diperbaiki.

“Tapi setidaknya kita sudah di jalan yang tepat,” ujarnya optimis.

Untuk membenahi ini, Budiman menegaskan beberapa langkah yang mesti diupayakan. Di antaranya, memberi pelatihan e-Governance (tata kelola pemerintah desa berbasis elektronik) dan e-Commerce dengan melatih BUMDes.

Perlu juga mengajak profesional-profesional kita untuk melakukan pelatihan hukum, IT, kesehatan, kewirausahaan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.

Dulu, lanjut Budiman, sebelum adanya UU Desa, desa cuma menjadi dapurnya bangsa. Tapi sekarang, desa sudah bisa menjadi dapur sekaligus etalase bangsa. Desa adalah masalah dan masa depan bangsa.

“Pengungkit ke-1 sudah didapat. Efek sudah mulai terasa dalam 3 tahun terakhir. Kesenjangan ekonomi mulai turun,” jelas Budiman.

Hanya saja, terangnya lagi, supaya 74.910 desa benar-benar mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka kita butuh 2 pengungkit lainnya, yakni teknologi dan SDM berkualitas.

Baca juga  PDI P Dituding Mirip PKI oleh Pimpinan Gerindra, Begini Respon Megawati

“Teknologi sekarang harusnya bukan lagi kata yang mewah untuk warga desa. Interaksi kreatif antara teknologi digital dengan persoalan-persoalan di desa akan melahirkan inovasi teknologi yang membumi dan solutif untuk rakyat desa,” tambahnya.

Kesimpulannya, kata Budiman lagi, warga desa harus siap jadi bagian dari warga dunia untuk menyambut era digital.

“Siap tidak cuma dalam menggunakan IT, tapi juga lebih mendasari lagi supaya aktif dalam proses penciptaan teknologi dan aplikasi baru yang jadi solusi problem-problem masyarakat desa,” tegasnya.

Jadi, suatu saat kita akan menatap bagaimana desa menjadi inkubator bisnis berbagi dan teknologi. Anak-anak petani serta nelayan pun, menurut Budiman, segera akan menjadi ilmuwan-ilmuwan.

Lantas, pembangunan desa yang seperti apa yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia?

Bagi Budiman, pembangunan supaya warga desa jadi kreatif dan inovatif sehingga bisa mandiri selekas-lekasnya tanpa kehilangan keunikan budayanya. Fokusnya terletak pada pemberdayaan BUMDes. (ms)

COMMENTS