oleh

Warning Paslon, Bawaslu Sulut: Tak Ada Kerumunan dan Arak-arakan Saat Penetapan Calon

MANADO, SUARADEWAN.com — Hasil
 Rapat
 Dengar
 Pendapat
 (RDP)
 Komisi 
II 
DPR
 RI,
 Mendagri,
 KPU, 
Bawaslu 
dan
 DKPP
yang 
dilaksanakan
 Senin
 (21/9) 
kemarin,

 final
 dan
 berketetapan
 untuk

 melanjutkan 
semua 
tahapan 
dengan
 penegakan 
disiplin
dan 
sanksi
 hukum
 bagi
 setiap 
pelanggar
 Protokol
 Covid
-19.

Terkait
 dengan
 kesepakatan
 itu,
 KPU
 RI
 diminta
 untuk
 segera

 merevisi
 PKPU
 No.
 10
 Tahun
 2020
 tentang 
Perubahan
 atas 
PKPU
No.
6
 Tahun
 2020
 tentang
 Pelaksanaan
 Pilkada
 dalam
 Kondisi
 Bencana
 Non
Alam.

banner 1280x904

KPU
 juga
 diharuskan
 
mengeluarkan
 larangan
 pertemuan
 yang
 melibatkan
 massa
 banyak 
dan/ atau
 kerumunan,
 seperti
 rapat
 umum,
 konser,
 arak-arakan,
 dan
 lain-lain
 serta
 mendorong
 kampanye
 melalui
 media
 daring.

Terhadap
 putusan
 RDP
 bersama
 stakeholder
 Pemilu
 tersebut,
 Pimpinan 
Bawaslu
 Sulut Supriyadi
 Pangellu,
 mewarning
 
kepada
 semua
 pasangan
 calon
 maupun 
tim
 pemenangan
 untuk
 taat
 dengan
 segala
 aturan
 dan
 standard
 protokol
 kesehatan
 yang
 sudah
 dikeluarkan,
 baik
 oleh
 Pemerintah
 maupun 
Gugus
 Tugas 
Covid
 19.

Baca juga  Bawaslu Sulut Ingatkan Parpol Pengusung Tidak Mengerahkan Massa Saat Pendaftaran

“Sebentar
 lagi
 (esok,
red)
 23
 September
 tahapan
 penetapan
 pasangan 
calon.

 Kami
 menghimbau
 agar
 semua
 pasangan
 calon
untuk
 bisa
 menahan
 diri
 dengan
 tidak 
membawa
 arak-arakan
 massa.
 Kerumunan
 dan
 arak-arakan 
yang
 sempat
 terjadi
 saat
pendaftaran
 lalu
 cukuplah
 menjadi
 pelajaran
 kita
 semua.
 Ini
 bukan
 gelaran
 Pilkada
 yang
 berlangsung
 di
 situasi
 normal,
 tapi
 di
tengah
 teror
 dan
 Pandemi
 Covid
 19,”
 tegas 
Pangellu.

Dijelaskan
 Pangellu,
 Pilkada
 2020
 itu
 penting
 sebagai
 perwujudan
 demokrasi,
 namun
 kesehatan
 masyarakat 
jauh
 lebih 
penting.

“Karena
 itu, 
kepada 
pasangan 
calon
 maupun
 tim
 pemenangan
 dan
 simpatisan
 agar
 saling
 menjaga
 agar
 Pilkada
 2020
 tetap
 berjalan
 sebagaimana
 diharapkan,
 dengan
 menaati
 protokol
 kesehatan
 agar
 tidak
 berpotensi
 memunculkan
 klaster
 baru,”
 seru
Pangellu.

Baca juga  Pertama di Sulut, Pemkot Tomohon Gandeng Bawaslu Awasi Netralitas ASN

Kepada
 aparat
 keamanan,
 pihaknya
 meminta
 kerjasamanya
 untuk
 bisa
 membubarkan
 arak-arakan
 massa
 saat 
penetapan
 calon
nanti.

“Masyarakat
 juga
pu nya
peran 
penting
 dalam
 menjalankan
 fungsi
 pemgawasan.
 Olehnya
 bila
 nanti
 ada
 yang
 melihat
 kerumunan
 massa
 saat
 penetapan
 pasangan
 calon
 nanti
 supaya
 bisa
 melaporkan
 ke 
Bawaslu
 atau
 pihak
 kepolisian 
setempat,”
 tandasnya.

Soal
 sanksi
 bagi
 pelanggar
 khususnya
 kepada 
pasangan
 calon
 yang
 abai
 dengan
 penegasan
 ini,
 masih
 menunggu
 beberapa
 revisi
 aturan
 sebagaimana
 yang
 sudah
 sudah
 diputuskan
 dalam
 RDP.

“Mudah-mudahan
 sebelum
 penetapan
 calon
 sudah
 ada
 aturannya,
 baik
 PKPU
 ataupun
 Perbawaslu,” pungkasnya (rin/*)

Komentar