oleh

Wakil Ketua DPR RI: OTSUS Papua Lanjut, Namun Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pro-kontra dalam masalah dana otonomi khusus memang seringlah terjadi. Tapi yang terpenting perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Otsus merupakan perhatian pemerintah pusat kepada daerah istimewa.

“OTSUS ini memang ada yang pro-kontra, tapi kan masalah OTSUS ini merupakan hal perhatian pemerintah pusat terhadap daerah khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat kemudian Jogja, dan daerah Aceh dalam rangka tidak ada lagi yang bersifat ketertinggalan,” kata Aziz Syamsuddin saat menyampaikan keynote speaker dalam kegiatan webinar bertajuk; “Narasi Damai Bumi Cenderawasih; Antara Otsus dan Pemekarang di Papua,” oleh IDN Akademik, via Zoom Aplikasi, Kamis (15/10/2020).

banner 1280x904

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Pertahanan dan Keamanan ini menjelaskan jika Otsus untuk Papua memang harus dilanjutkan dan dalam pelaksanaannya haruslah tepat guna dan tepat sasaran.

Baca juga  Pekan Depan, Sebagian Rapat di DPR Dilakukan Secara Virtual

“Disamping hal itu juga tentu OTSUS ini harus tepat guna dan tepat sasaran dimana pelaksanaannya harus mengena pada masyarakat dan masyarakat bermanfaat untuk digunakan,” lanjut politisi Golkar ini.

Senada dengan diatas, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, M Sanusi Rahiningmas memaparkan materinya, ia menyoroti implememtasi Otsus terutama disektor pendidikan.

“Saya menjumpai banyak keluhan dari masyarakat Papua terutama di sektor pendidikan. Banyak pemuda-pemudi papua yang putus tidak sekolah dan putus sekolah karena biaya, orang tuanya tidak mampu, terutama masyarakat papua yang ada di plosok plosok” ucap Sanusi.

Baca juga  KAHMI Papua Pertegas Komitmen Kesatuan Kebangsaan Indonesia

Karena itu Anggota DPD RI Dapil Papua Barat ini, mengatakan bahawa Otsus Papua perlu di Evaluasi dan Otsus Jilid II harus ada regulasi dari pemerintah pusat sehingga dapat berjalan lebih baik.

Sebagaimana diketahui, dalam kegiatan tersebut dihadiri berbagai narasumber, seperti Pengamat Politik Ray Rangkuty, Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat, Kemendagri Budi Arwan, mantan Ketua Komnas HAM RI Prof DR. Dr. Hafid Abbas, DPD RI Dapil Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas. (aw)

Komentar