oleh

Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dalam RUU Pemilu Dikritik

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Di tengah maraknya tuduhan oligarki kepada partai politik, wacana rencana kenaikan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu pada 2024 nanti justru akan memperkuat tuduhan tersebut.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon, S.H Founder 
North 
Celebes
 Constitusional 
Law
 Society dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi (29/01).

banner 1280x640

Menurutnya meski wacana kenaikan 5 persen lebih baik daripada sebelumnya yaitu 7% tetap saja hal tersebut tidak menjamin penyederhanaan partai politik. Apalagi di tengah bermunculannya lagi parpol-parpol baru.

“Kenaikan ambang batas parlemen akan membuat semakin banyak suara pemilih yang terbuang, dan hal ini semakin memperkuat tuduhan oligarki kepada partai politik yang ada di parlemen sekarang, ditambah lagi perangkat hukum yang sekarang tidak menuju ke arah penyederhanaan dibuktikan dengan masih adanya parpol-parpol baru,” kata Juhaidy yang juga Junior Associate di Konoras & Partners Law Firm.

Juhaidy Rizaldy Roringkon, S.H Founder 
North 
Celebes
 Constitusional 
Law
 Society/ Junior Associate di Konoras & Partners Law Firm

Juhaidy mengatakan bahwa Pemilu dari tahun ke tahun menyimpan duka bagi setiap Partai Politik yang tidak memenuhi presentasi ketentuan Ambang Batas Parlemen ini, dan jutaan suara rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan yang terbuang dengan sia-sia tanpa mempunyai nilai berarti.

“Hal ini harus diperhatikan oleh Parlemen saat ini melalui politik hukum yang jelas serta berdasarkan kajian akademis yang komprehensif khusus ambang batas parlemen, sehingga menjadikan hal ini tidak syarat dengan kepentingan belaka akan tetapi guna mewujudkan para wakil rakyat yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme,” tegasnya.

Juhaidy mengingatkan, dengan cukup banyaknya Partai Politik di Indonesia saat ini seharusnya setiap Pemilu menjadi kompetesi eksistensi partai politik dalam kerangka kompetisi yang sehat sehingga melahirkan wakil rakyat yang bisa merepresentasikan suara rakyat yang semestinya.

“Pada akhirnya dalam setiap kebijakan, nasib atau kesejahteraan rakyatlah yang harus menjadi hukum tertinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap parlemen tetap tinggi, jika masyarakat tidak lagi percaya parpol sebagai institusi demokrasi, maka akan mempengaruhi legitimasi parlemen sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi,” tutup dia.

Baca Juga:  Pansus RUU Pemilu Siapkan Bahan Raker dengan Pemerintah
Baca Juga:  DPR: KPU Harus Persiapkan Skenario Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Sebagai informasi, Ambang Batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan ambang batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dimana selalu terjadi kenaikan dari Pemilu 2004 Sampai dengan dalam RUU Pemilu yang terbaru dari angka 2,5% (Pemilu 2009), 3,5% (Pemilu 2014), 4% (Pemilu 2019), dalam draft RUU Pemilu terbaru ini menjadi 5% untuk Pemilu 2024 nanti. (red)

Komentar

Berita Lainnya