oleh

Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dinilai Tidak Aspiratif dan Hanya akan Buang Suara

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikan menjadi 7 persen. Usulan ini dianggap tidak aspiratif dan hanya akan buang suara.

Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikan menjadi 7 persen.

banner 1280x904

“Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parliamentary threshold 7 persen,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato usai menggelar pertemuan tertutup, Senin (9/3).

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan kenaikan angka parliamentary threshold (PT) hanya akan menambah suara hangus terbuang sia-sia.

“Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol tersebut tidak lolos angka PT,” kata Baidowi saat dikonfirmasi, Selasa (10/3).

Baca juga  Mahasiswa Sulawesi Selatan Bacakan Petisi Tolak Capres Pelanggar HAM, Berikut Alasannya:

Menurutnya, kenaikan tersebut juga sekaligus menafikan keragaman yang ada di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia terbentuk atas konsensus bersama yang meliputi suku, agama, kelompok, maupun golongan.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku juga tak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya jika PT menjadi 7 persen, banyak rakyat yang tidak akan terwakili. Akibatnya, nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dirasa tak lagi tepat.

“Mengapa tidak terwakili karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai. Jangankan 7 persen, 6 persen aja masih sulit,” ujar HNW di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga  HNW : Buka Bersama Adalah Tradisi Indonesia

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau agar politikus di Indonesia untuk bijak jika ingin sungguh-sungguh berkontribusi untuk rakyat. Bukan justru melontarkan usulan yang dirasa sulit dicapai partai politik yang mewakili masyarakat.

“Untuk menegaskan kembali bahwa wakil rakyat itu nanti adalah wakil rakyat itu. Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya,” ujar HNW.

Kendati demikian, ia setuju jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen. Alasannya, memungkinkannya keterwakilan yang lebih luas di Indonesia.

“Dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengkonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai,” ujar HNW. (rep)

Komentar