oleh

Tren Praktik Dinasti Politik Menguat, Pengamat: Ancaman Bagi Demokrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Tren praktik dinasti politik sebagai dampak oligarki partai meningkat di Pemilu 2019. Premis ini terkonfirmasi oleh riset lembaga studi Nagara Institute yang mempublikasikan hasil temuannya baru-baru ini di Jakarta (17/2).

Hasil riset Nagara Institute menunjukkan, sebanyak 17,22 anggota DPR RI periode 2019 – 2024 berkelindan dengan sosok-sosok yang sebelumnya sudah berkecimpung dalam dunia politik maupun jabatan publik. baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya.

“Kami melakukan riset, menelaah para legislator DPR. Dan hasilnya ditemukan total 178 kasus keterpilihan anggota DPR dinasti politik dalam pemilu 2009, 2014, 2019,” kata Akbar Faizal Direktur Eksekutif Nagara Institute.

Menurutnya selama ini oligarki sering diperbincangkan dan dikhawatirkan akan merusak demokrasi. Namun, kenyataannya hal ini terjadi, bahkan menguat pada Pemilu 2019.

Akbar Faizal saat Rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020)

Dalam pemetaan lanjutan hasil riset tersebut, terdapat tujuh partai yang paling banyak menerapkan politik dinasti di level legislatif nasional. Di urutan pertama adalah Partai Nasdem yang meloloskan 20 orang berdasarkan politik dinasti dari total 59 perolehan atau 33,90 persen anggota lolos ke Senayan.

Baca juga  Eks Ketua HMI: Generasi Milenial Penentu Kualitas Demokrasi di Indonesia

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati urutan kedua, yaitu sebesar 31,58 persen dari total kursi DPR RI, kemudian secara berturut-turut Golkar sebesar 21,18 persen, Demokrat 18,52 persen, PAN 18,18 persen, Partai Gerindra 16,67 persen, dan PDIP 13,28 persen.

Sementara PKB dan PKS menjadi partai yang menempatkan dinasti politik di bawah 10 persen. Berdasarkan riset Nagara Institute, PKB memiliki persentase paling kecil terpapar politik dinasti, yaitu 5,17 persen dari total perolehan 58 kursi. Sedangkan PKS sebesar 8,00 persen dari total 50 kursi di DPR.

Akbar mengatakan, temuan tersebut sekaligus menjadi indikasi kuat adanya persoalan pada sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai-partai politik.

“Ketika partai politik mengidap penyakit, maka akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi. Oligarki dalam partai politik, sebagaimana tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak demokrasi kita,” kata Akbar Faisal.

Ia menilai, kalau persoalan itu tidak mendapat perhatian serius agar bisa diakhiri, Indonesia bakal berada dalam fase paling berbahaya meski beriklim politik demokratis.

Baca juga  Partai Baru, Nomor Baru, Niat Baru

Tak hanya legislatif, dinasti politik juga terjadi di ranah eksekutif. Sebanyak 80 wilayah terpapar dinasti politik, temuan ini diukur berdasarkan pemilihan kepala daerah dalam tiga periode terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017.

Jawa Timur merupakan daerah terbanyak yang menjalankan politik dinasti, yaitu di 14 wilayah. Diikuti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 6 wilayah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 5 wilayah. Lalu, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Lampung dengan 4 wilayah.

Menurut Akbar yang juga mantan Anggota DPR RI ini (Dapil Sulsel-II), setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan terjadinya dinasti politik. Pertama, karena ada upaya untuk mewariskan kekuasaan dan modal pejabat sebelumnya.

Kedua, dinasti politik terjadi karena beberapa anggota keluarga memiliki ambisi politik dan memberikan kemungkinan menguasai perpolitikan melalui keluarganya atau orang yang dekat dengan pejabat tersebut. (sd)

Komentar