TPDI: Keputusan Kemendagri Tidak Berhentikan Ahok Dari Gubernur DKI Sudah Tepat

TPDI: Keputusan Kemendagri Tidak Berhentikan Ahok Dari Gubernur DKI Sudah Tepat

JAKARTA, SUARADEWAN.com- Keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang memberhentikan sementara Basuki T. Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI

ACTA Cabut Gugatan Hukum Kasus Ahok
Anies dan Ahok Mendominasi Keunggulan, Agus-Sylvi Keok di Kandang Sendiri
Ahok ‘nebeng’ Mobil RI-1, Hasto: Jangan Dimaknai Kalau Itu Kedekatan Tertentu

JAKARTA, SUARADEWAN.com- Keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang memberhentikan sementara Basuki T. Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagi langkah yang sudah tepat. Karena, tindak pidana yang dituduhkan kepada Ahok tidak termasuk kategori tindak pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menyebut, Ahok secara hukum tidak bisa diberhentikan sementara karena perbuatannya tidak masuk dalam kategori tindakan pidana yang dimaksud Pasal 83 UU Pemda. Terlebih Ahok bukan berada dalam kondisi ditahan.

“TPDI apresiasi ketegasan Mendagri yang tidak memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu artinya, Mendagri paham hukum dan mau menegakan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan massa dan politik,” ujar Petrus di Jakarta, Minggu (19/2).

Menurut Petrus, beberapa fraksi di DPR yang ingin menggalang hak angket terkait status Ahok tampaknya tidak paham makna sosiologis, yuridis, dan filosofis norma Pasal 83 tersebut sehingga secara keliru dan sesat menafsirkan, seolah-olah tindak pidana Ahok yang didakwa oleh Pasal 156 atau 156a KUHP masuk dalam kategori tindak pidana yang dimaksud Pasal 83 tersebut.

Padahal, menurutnya, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda secara limitatif ditujukkan hanya pada tindak pidana yang bersumber dari pelanggaran UU yang menganut sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus.

Dalam hal ini, jelasnya, hanya terkait kejahatan-kejahatan serius yang berkarakter sangat merugikan, membahayakan, dan meresahkan masyarakat luas dan yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan secara pasti dan tepat terkait dua pendekatan untuk memberhentikan sementara kepala daerah dari jabatannya. Pendekatan pertama, kata dia, melalui mekanisme Pasal 83 UU Pemda itu.

“Ini terkait kualifikasi kejahatan dengan sistem, pola, dan pedoman pemidanaan minimum khusus yang minimal ancaman pidana 5 (lima) tahun seperti kejahatan korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, dan makar yang memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan demi melindungi masyarakat dari kejahatan serius,” paparnya.

Menurutnya, Ahok hanya bisa diberhentikan sementara jika tindak pidananya merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana Pasal 83 UU Pemda dan Ahok berada dalam tahanan Majelis Hakim karena melanggar Pasal-Pasal KUHP tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Pemda. (DD)

COMMENTS

DISQUS: 0