TP4D Kejari Tangsel Dampingi 28 Kegiatan Dinas

TP4D Kejari Tangsel Dampingi 28 Kegiatan Dinas

Plt Kepala Dispora Tangsel Mengimbau KONI Untuk Berjejaring dengan Swasta
Diam-Diam BNN Tangsel Lakukan Tes Urin ke Sejumlah OPD
Kritik Pemkot Tangsel Soal Sampah, HMI Gelar Aksi Bersih-bersih di Situ Kuru

TANGSEL, SUARADEWAN.com — Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel), dampingi sebanyak 28 kegiatan dinas dengan jumlah pagu anggaran sekira 789 miliar.

Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Tangsel Setyo Adhi Wicaksono menjelaskan, bahwa dari 28 kegiatan dinas tersebut, beberapa diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) dan juga Dinas Perumahan dan Permukiman.

“Ada 28 kegiatan dari sejumlah dinas, total yang saya dampingi dari 28 itu pagu anggarannya sekitar 789 miliar. Salah satu contok proyeknya Kantor Gedung Layanan Publik dan Tadon Nusa Loka. Dari semua kegiatan itu hanya ada satu yang tidak didampingi TP4D, yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP). Khawatir adanya dugaan intervensi terhadap pemenangan tender,” jelas Adhi saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (21/8/2018).

Baca juga  BPKP Gelar Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap pendampingan, menurut Adhi, itu dilakukan berdasarkan permintaan dari masing-masing dinas. Akan tetapi tidak semua permintaan dinas bisa dengan mudah diterima. “Kita selektif dan tidak serta merta kita aminkan permintaan pendampingan dinas. Hasil pengawalan sejauh ini berjalan dengan baik, untuk indikasi korupsinya sejauh ini tidak ada yang keliatan,” ujarnya.

Baca juga  Bertandang Ke Tangsel, Gubernur Banten Wahidin Halim Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Seperti diketahui, keberadaan TP4D sendiri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Selain itu juga mengacu pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), dan juga mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI, Nomor 14 Tahun 2016. (FN)

COMMENTS