oleh

Tolak Kerumunan HRS, Sapta: Tidak Patuh Protokoler Kesehatan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dari tanah Arah justru berbuntut panjang pasca kepulangannya ke Indonesia. Kedatangannya disambut bak Raja Salman yang baru datang dari Arab Saudi.

Diketahui kedatangan Habib Rizieq Shihab pada tanggal 10 November, disambut ribuan massa di Bandara Soehatta, terminal III. Ribuan massa itu memadati Bandara, hingga ke jalan.

banner 728x419

Tidak sampai disitu, siang harinya disepanjang Jalan Petamburan Jakarta Pusat menuju kediaman HRS, ribuan massa pendukungnya pun menyambut kedatangannya.

Pada hari Jumat 13 November 2020 saat HRS akan melakukan kegiatan di Markas Syaria milik FBR di Kec. Megabendung Bogor juga terjadi pengumpulan massa. Saat itu ribuan massa yang datang dari Kabupaten Bogor, maupun Jabodetabek turut menyambut kedatangan HRS di Jl. Raya Puncak Gadok Bogor.

Baca Juga:  Diperiksa Di Arab Saudi, Habib Rizieq Sebut Semua Rekayasa Ke Penyidik

Lanjut lagi, pada tanggal 14 November HRS menyelenggarakan pernikahan Putrinya yang bersamaan dengan diselenggarakannya Maulidan. Pada saat itu juga lagi-lagi telah terjadi kerumunan massa yang berpotensi terjadinya claster baru covid 19.

Menyikapi rangkaian aksi kumpul-kumpul massa FPI atau loyalis HRS ini, justru mendapat mendapat kecaman dari Ketua Indonesia Anti Narkoba (ISANO) Cabang Kabupaten pandeglang, Syailendra Adi Sapta.

Menurut Sapta, kegiatan pengumpulan massa HRS tidak memenuhi standar Protokoler kesehatan seperti Menjaga Jarak, Menggunakan Masker disetiap kegiatan Habib Rizieq Shihab.

Ia menilai pengumpulan massa yang dilakukan HRS dengan kelompoknya sangat berbahaya ditengah situasi Pandemi. Sapta yang juga merupakan seorang Mantan Napiter menilai pengumpulan massa yang memadati kegiatan HRS akhir-akhir ini dapat menyebabkan terjadinya claster baru Covid-19.

Baca Juga:  Kisah di Balik Borgol dan Rompi Oranye Habib Rizieq Shihab

“Kegiatan pengumpulan massa yang dilakukan kelompok manapun juga selama masa Pandemi berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi terjadinya claster baru covid 19,” ucapnya kepada media, Senin, (20/11/2020).

Karena itu, Ia mendukung langka pemerintah dalam rangka pencegahan dan penyebaran covid 19 yang sudah terjadi kurang lebih 10 bulan di Indonesia.

Ia pun mengajak masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya masyarakat Banten dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak kegiatan pengumpulan massa yang dilakukan kelompok manapun selama masa Pandemi

“Sebagai organisasi kemasyarakatan kami menolak kehadiran tokoh manapun masuk wilayah Banten yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, yang berpotensi terjadinya claster baru covid 19,” tegas Sapta kepada media. (aw)

Komentar

Berita Lainnya