TGUPP dan Cuap Soal IMB ReklamasiDok: Reklamasi Teluk Jakarta

TGUPP dan Cuap Soal IMB Reklamasi

932 Bangunan Pulau D Reklamasi Disegel, Anies: Hukum Tak Pandang Bulu
Sandiaga Uno mengaku Kesulitan Mencari Dana Kampanye
TNI AL Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Oleh : Amier Whata*

Senin, 01 Juli 2019 kemarin lalu, saya tiba di Balaikota DKI Jakarta dalam rangka membawa surat permohonan pembicara kepada salah satu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Waktu itu masih sekira pukul 10.00 WIB, selangkah kemudian menuju Gedung F, yang katanya disana di huni oleh TGUPP.

Gedung megah Ibukota negara ini, tentu saja tidak hanya dihuni oleh para ASN tapi dilengkapi juga dengan para tim bayangan Gubernur yang sering disebut sebagai TGUPP sejak pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Ada yang unik dari pembagian TGUPP ini. Pertama, ada TGUPP Wakil Gubernur dan ada pula TGUPP Gubernur. Yang akhirnya membuat kebingungan ketika ditanya sama penjaga “suratnya untuk TGUPP Wakil Gubernur atau TGUPP Gubernur?

Tentu saja, bagi pendatang baru seperti saya akan mengalami kebingungan yang kadang bikin kepala sedikit ‘cincai’. Ketika diarahkan ke TGUPP Wagub setibanya di pos securiti lalu ditimpalkan lagi ke gedung sebelah. Tak berhenti sampai disitu saja, sesampai di pos TGUPP Gubernur dipertanyakan lagi surat yang dituju kepada siapa, dibagian apa dan pertanyaan yang diulang lagi adalah soal ke TGUPP Gubernur atau TGUPP Wakil Gubernur?? “alamak” gumam ku dalam hati.

Sejenak dalam benak “Apakah seperti ini birokrasi yang dibangun oleh seorang mantan Rektor dan pernah menjadi Menteri?” hanya untuk memasuki ‘Surat’ saja tidak melalui manajemen satu pintu.  Oh iya, saya kemudian baru ingat, GoodBener “dalam istilah para pendukungnya” ini, tentu saja bukanlah penggagas birokrasi satu pintu. Berbeda tentunya pada Gubernur yang dulu dipimpin Jokowi.

Baca juga  Jika Reklamasi Dibatalkan, Anies Harus Siap Hadapi Tuntutan Dari Pengembang

Dengan berbagai kebijakan yang sering menjadi sorotan, tim bayangan Gubernur juga memiliki gaji yang fantastis. Belum lagi persoalan gemuknya birokrasi yang dirancangnya ini, bayangkan, kehadiran TGUPP yang sempat mengalami kontroversial ini tidak ditunjangi dengan manajemen yang baik. Hingga kini, saya belum mendapatkan apa terobosan penting dan urgensi yang dilahirkan TIM asuhan pak GoodBener Anies Baswedan ini.

Banyak kebijakan Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik, tentu tak lepas dari bisikan (masukan) dari Tim ini. Tim yang dirancang sebagai Tim Thank Gubernur tidak serta merta melahirkan gagasan yang banyak merugikan berbagai pihak.

Atau, coba kita masuk ke dalam konteks yang lebih penting lagi persoalan IMB Reklamasi Teluk Jakarta. Di tengah sibuknya rakyat pesisir tidak menginginkan reklamasi dilanjutkan, si GoodBener ini justru menerbitkan IMB pulau reklamasi. Konon kebijakan yang jauh sebelum dia menjadi Gubernur telah diputuskan menjadi sandaran hukum untuk mengambil kebijakan ini.

Menerbitkan kembali IMB Reklamasi adalah luka lama yang kembali digoreskan kepada rakyat pesisir Teluk Jakarta, penderitaan itu semakin menjadi ketika mereka semakin tak memiliki kesempatan atas hak hidup terhadap kekayaan alam laut serta ketersediaan air bersih.

Nelayan tetaplah nelayan yang menginginkan laut mereka tak ingin dikotori dengan hadirnya sebuah kota ditengah laut, meskipun dalih pemerintah adalah akan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta.

Baca juga  Negara Surga Pajak Ini Lakukan Reklamasi Demi Sediakan Lahan Untuk Miliarder

Baik, saya tak terlalu pandai mengukur kebenaran soal IMB Reklamasi dengan dalih yang hampir diujung pengharapan kaum nelayan. Tapi dalam catatan terakhir Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang dimuat oleh teropongsenayan.com akan ada kurang dari 25 ribu nelayan terancam digusur akibat kebijakan ini. Logika sederhananya adalah jika IMB kembali diterbitkan maka proyek reklamasi akan kembali berjalan.

Dampak dari proyek yang berjalan akan membuat hak hidup kaum nelayan terancam digusur. Apalagi diketahui dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta ada peraturan pengalokasi pemukiman non-nelayan seluas 70 Ha di wilayah Penjaringan, khususnya di kawasan elite Pantai Mutiara. Artinya alokasi itu adalah untuk orang-orang elit Jakarta yang sama saja dirancang oleh pendahulunya.

Okelah, sampai disini saya baru paham. Apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat Jakarta dengan menghadirkan Gubernur Muslim yang pandai beretorika itu tidak serta merta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat Jakarta itu sendiri. Dulu kita mati-matian mendemo Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok atas ulah salah omong, tapi kita tak pernah ingin mendemo orang yanng salah kebijakan yang lebih menusuk rasa hajat hidup orang banyak.

Pemerintahan yang disusun berdasarkan porsi timsesnya menjadi pemerintahan Jakarta dalam kesembarayutan diluar akal sehat. Demi apa? Ya, demi tidak ingin mengecewakan para relawan yang pernah ikut mendemo Ahok. Sampai disini anda paham? saya masih belum paham.

*adalah Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Network (IDN)