oleh

Tangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar, BNPT Usul Deradikalisasi Melalui Kurikulum

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali resah dengan munculnya beragam upaya radikalisme di Indonesia. Keresahan tersebut kian memuncak mengingat radikalisme menyasar kalangan pelajar, sebagaimana yang terjadi terhadap para pelajar di Cilacap, Jawa Tengah.

Mengingat pentingnya upaya pencegahan atas radikalisme, terutama di kalangan pelajar, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius memberi usulan, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, untuk dilakukan perbaikan kurikulum pendidikan.

Menurut Suhardi, ini merupakan salah satu langkah strategis dan relevan di tengah maraknya paham yang sangat berpotensi memecah keutuhan bangsa dan NKRI.

“Tadi kami bertemu dengan Menteri Pendidikan di Lemhanas. Kami minta agar pelajaran etika karakter bangsa yang (sebelumnya) ditinggalkan untuk dimasukkan kembali dengan metodologi berbeda,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Senin (10/4/2017).

Baca juga  Belajar Dari Mesir, Pemerintah Harus Ketat Mengawasi Gerakan Radikal

Ia menegaskan bahwa pelajaran yang dimaksud tersebut bukanlah bersifat doktrin, melainkan sebuah cara membangun empati anak (bangsa) agar mengerti kemajemukan bangsanya sendiri.

“Langkah lainnya adalah verfikasi terhadap bahan ajar di daerah. Itu untuk mencegah masuknya materi-materi yang ternyata berpaham radikal,” imbuhnya.

Lanjut Suhardi, evaluasi atau uji kompetensi terhadap pengajar pun bisa diperketat. Dengan begitu, menurutnya, deteksi terhadap pengajar yang berpaham radikal tidak terjadi belakangan, melainkan sejak awal.

Baca juga  Tudingan Terorisme Sebagai Pengalihan Isu Itu Salah Besar

“Kami lihat juga di Depok. Di sana ada yang pendidikan PAUD saja sudah mulai seperti itu (memasukkan paham radikal), jadi harus waspada,” terangnya kembali.

Terkait dengan adanya penyebaran radikalisme di kalangan pelajar di Cilacap, hal ini dibenarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilacap sesaat setelah melakukan kegiatan deradikalisasi ke sejumlah sekolah.

“Penyebaran paham radikalisme itu berupa paksaan,” ujar pihak FKUB.

Berdasarkan pengakuan sejumlah pelajar yang ditemukan, salah satu paham yang dipaksakan untuk diajarkan adalah mendukung khilafah di Indonesia. (ms)

Komentar