oleh

Tak Patuh UU, Aksi 112 Terancam Dibubarkan Polisi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rencana aksi yang akan digelar pada tanggal 11 Februari 2017 mendapat respon dari pihak kepolisian Kapolda Metro Jaya. Aksi bertajuk “Superdamai 112” ini diancam akan dibubarkan.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa ini hendak mengingatkan publik, khususnya warga DKI Jakarta menjelang Pilkada, bahwa kasus penistaan agama yang melibat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu belum tuntas. Hal inilah yang menjadi nafas pemersatu hingga harus diadakannya aksi “Superdamai 112”.

banner 728x419

Surat pemberitahuan mengenai akan adanya aksi dari FPI dan ormas Islam ini juga diakui telah diterima oleh pihak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan. Dikabarkan massa akan berkumpul di Masjid Istiqlal yang kemudian akan longmarch menuju Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Selain itu, ada juga pengumpulan massa di tempat lain pada 12 Februari 2017, yaitu ada kegiatan khataman. Juga tanggal 15 ada salat subuh bersama. Setelah itu mereka akan ke TPS dan mengawasi TPS. Padahal kita tahu TPS sudah ada pengawas dan saksi yang ada dari Panitia, Polri, dan Linmas juga ikut mengawasi,” ujar Iriawan di Kantor KPUD, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Untuk itu, Iriawan mengimbau kepada para massa aksi untuk senantiasa mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam UU 9 Tahun 1998 disebutkan, penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

“Tidak boleh mengganggu ketertiban umum, di mana jalan tersebut adalah jalan umum yang hari itu dipakai untuk kegiatan umum. Baik ke kantor, sekolah, maupun ke tempat lain,” pungkas Iriawan.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan membubarkan aksi tersebut jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Pembubaran aksi semacam ini jelas dilindungi oleh negara melalui regulasi aturan dalam undang-undang.

“Tentunya apabila unjuk rasa (FPI) tidak mematuhi undang-undang berlaku, maka akan dibubarkan berdasarkan pada pasal yang mengatur. Pasal 15 berbunyi penyampaian pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa) dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi Pasal 6 dan 9,” tegasnya. (MS)

Komentar

Berita Lainnya