oleh

Survei Nasional: Evaluasi Publik terhadap Pemerintahan Jokowi – JK, Elektabilitas Calon Presiden dan Partai Politik

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Data Survei Nasional tertanggal 04 – 14 Maret 2017 kembali dipublikasikan oleh Indo Barometer bertajuk “Evaluasi Publik Dua Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi – JK”.

Dalam survei tersebut, ada 3 (tiga) temuan utama yang dikedepankan, yakni persoalan nasional dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK, elektabilitas kandidat Presiden, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara beserta partai politik.

banner 728x419

Adapun metodologi survei, dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1200 orang (margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%). Respon dipilih berdasarkan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia (berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan).

Untuk pengumpulan datanya, dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan menggunakan kuisioner. Dari perbandingan karakteristik demografis yang terpilih, tampak bahwa responden survei ini mirip dengan populasi secara keseluruhan.

Kondisi Umum Masyarakat

Menurut responden, permasalahan yang paling penting di Indonesia saat ini adalah soal perekonomian rakyat (16,0%), disusul harga kebutuhan pokok yang mahal (14,6%). Selanjutnya, masalah agama atau SARA dan sulitnya lapangan pekerjaan, masing-masing mencapai tingkat 8,3% dan 6,3%. Pun demikian dengan stabilitas politik (3,6%) dan pelayanan kesehatan (3,6%).

Di wilayah pemberantasan korupsi, sekitar 3,3% responden yang menilainya sebagai masalah yang paling penting, disusul sarana-prasarana pendidikan (2,4%), biaya pendidikan mahal (2,4%), ketidakadilan hukum (2,3%), infrastruktur jalan dan pembangunan belum merata (2,2% dan 1,8%), kesejahteraan masyarakat (1,7%), serta penanganan bencana alam dan kerusakan sumber daya alam (masing-masing 1,6%).

Untuk soal e-KTP yang belum merata dan birokrasi pemerintah, masing-masing mencapai 1,4%; kesenjangan kaya dan miskin (1,3%); meningkatnya kriminalitas (1,2%); serta polusi udara (1,1%).

Adapun pandangan (penilaian) responden terhadap masing-masing kondisi tersebut di atas tampak bervariasi. Di bidang politik, mayoritas publik (51,3%) menyatakan buruk/sangat buruk. Pun demikian dengan penegakan hukum, yakni 39,1% menyatakan sedang.

Selanjutnya, 59,5% menyatakan baik/sangat baik untuk keamanan; 39,5% menyatakan baik/sangat baik untuk bidang sosial; 50,0% menyatakan buruk/sangat buruk di bidang ekonomi; serta 54,3% menyatakan baik/sangat baik untuk bidang kebudayaan.

Untuk soal arah negara sendiri, apakah sudah ke arah yang benar atau tidak, mayoritas publik menyatakan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar (82,0%). Selebihnya menyatakan tidak (5,2%), lebih kecil dari yang tidak tahu/tidak jawab (12,8%).

Kinerja Pemerintah

Sejak Presiden Joko Widodo dilantik sebagai Presiden pada bulan Oktober 2014 sampai hari ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,4%. Adapun yang kurang puas/tidak puas sama sekali sebesar 32,0% dan tidak tahu/tidak jawab sebesar 1,6%.

Mereka yang puas terjadap kinerja Jokowi karena dinilai mampu dalam hal realisasi hasil kerja, merakyat, dan realisasi program pendidikan dan kesehatan. Sementara yang tidak puas, menilai Jokowi hanya menguntungkan pihak lain, dalam hal ini kebijakannya yang menguntukan pihak tertentu, seperti PDIP, investor China, dan pro Ahok.

Alasan ketidakpuasan lainnya adalah masalah perekonomian di mana Jokowi masih dianggap belum mampu menuntaskan persoalan mendasar masyarakat Indonesia ini, seperti masih terbatasnya lapangan pekerjaan, masih mahalnya harga kebutuhan pokok, maraknya tindakan korupsi, penegakan hukum yang tidak netral, bantuan langsung yang belum sepenuhnya tepat sasaran, serta kurang tegas dalam memimpin dan masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan.

Terlepas dari itu, tetap ada sejumlah indikator keberhasilan dari pemerintahan Jokowi-JK, seperti keberhasilannya dalam program pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kestabilan harga kebutuhan pokok di daerah terpencil.

Meski demikian, dari hasil temuan survei nasional tentang kinerja pemerintah di atas, mayoritas publik (57,8%) masih menginginkan Jokowi menjabat sebagai Presiden periode 2019 – 2024). Sementara 26,7% menyatakan tidak menginginkan, dan 15,5% yang tidak tahu/tidak jawab.

Sebagai tambahan, kinerja menteri juga mendapat dukungan secara umum dari publik sebesar 51,3%. Adapun nama-nama menteri yang disebut punya kinerja layak, di antaranya Susi Pudjiastuti (26,3%), Lukman Hakim Syaifuddin (12,3%), Khafifah Indar Parawansa (8,3%), Nila DA Moeloek (8,2%), Archandra Tahar (6,4%), Sri Mulyani (4,4%), Puan Maharani (4,3%), Muhadjir Effendy (2,2%), Tjahjo Kumolo (1,6%), Muhammad Nasir (1,6%), Imam Nachrowi (1,4%), Luhut B Panjaitan (1,4%), Amran Sulaeman (1,3%), dan Ignasius Jonan (1,2%).

Alasan yang mendasari publik menyebut nama-nama menteri yang dianggap layak di atas karena dinilai mampu bekerja sesuai bidangnya masing-masing, seperti memberantas pencuri ikan, menambah kuato haji, pendidikan lebih maju, tanggap dalam membantu korban bencana alam, berhasil membebaskan WNI yang disandera, kesehatan gratis, menstabilkan harga sembako, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarkaat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Next

Next

Komentar

Berita Lainnya