oleh

Survei: 61,4 Persen Masyarakat Puas Dengan 100 Hari Kinerja Jokowi-Ma’ruf

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Temuan survei menyebutkan 61,4 Persen Masyarakat Indonesia mengaku sangat puas dan puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang telah melalui 100 hari masa kerja.

Temuan survey juga menyebutkan hanya 27,7 persen publik yang kurang puas, dan 5,3 persen tidak puas. Masyarakat juga merespons positif rencana pembangunan sumber daya manusia. Sebanyak 86,1 persen setuju, kurang setuju 4 persen, tidak setuju 1,8 persen, tidak tahu/tidak menjawab 8,1 persen.

Demikian temuan survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Sebanyak 5,6 persen publik tidak tahu/tidak menjawab.

Baca juga  10 Teratas Perguruan Tinggi Terbaik dan Top Dunia Versi QS World

Survei PRC dan PPI berlangsung pada awal Februari 2020. Survei nasional tersebut menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,13 persen.

“Kita juga ingin tahu seberapa yakin publik terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Kita mendapatkan 68,1 persen publik yakin kinerja Jokowi di periode kedua akan lebih baik. Sementara yang tidak akan yakin lebih baik 19,2 persen, lalu 12,7 persen tidak memberikan respons,” kata peneliti utama PRC, Ian Suherlan, di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga  Survei Elektabilitas Kandidat Presiden 2019, Jokowi Unggul dari Prabowo dan Ahok

Menurut Ian, publik juga setuju dengan pembangunan infrastruktur. Jumlahnya mencapai 76,6 persen, kurang setuju 12,2 persen, tidak setuju 3,5 persen, tidak tahu/tidak menjawab 7,7 persen.

Ian juga menyatakan mayoritas responden mendukung kebijakan tiga kartu unggulan yaitu Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako Murah.

“Hampir semua mendapat respons positif berkaitan dengan program tiga kartu unggulan,” ujar Ian.

Beberapa kebijakan pemerintah yang tidak disukai yaitu terkait rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik, dan pengalihan subsidi gas LPG 3 kilogram (kg). (bs)