oleh

Supriyadi Pangellu: Penyelesaian Sengketa Adalah Mahkota Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

KOTAMOBAGU, SUARADEWAN.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Supriyadi Pangellu menyebut bahwa Penyelesaian Sengketa Adalah Mahkota Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan oleh Supriyadi saat menjadi pembicara dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyelesaian sengketa Pilkada Serentak terhadap jajaran pengawas tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sabtu (29/8) di hotel Sutan Raja Kotamobagu.

banner 1280x904

“Penyelesaian Sengketa adalah Mahkota Bawaslu dalam menegakkan Keadilan Pemilu. Agar kewenangan ini benar-benar dapat dilakukan secara baik oleh Jajaran Pengawas Pemilihan maka, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi jajaran pengawas pemilu,” kata dia.

Lebih lanjut, Supriyadi menegaskan bahwa Penyelesaian Sengketa pemilihan adalah salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang Kepada Bawaslu termasuk di dalamnya adalah sengketa cepat yang nantinya juga melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan.

Kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa Pilkada Serentak terhadap jajaran pengawas tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sabtu (29/8) di hotel Sutan Raja Kotamobagu

“Teman-teman pengawas kecamatan harus meningkatkan kapasitas dalam hal penyelesaian sengketa, termasuk prosedur sengketa cepat. Sehingga keadilan pemilu dapat betul-betul tegak, sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pilkada pada tanggal 1 April 2020 lalu,” tambahnya.

Menurutnya, Ada beberapa hal baru yang tidak diatur pada Perbawaslu sebelumnya, salah satunya terkait dengan tata cara Penyelesaian Sengketa dengan Acara Cepat.

“Diantaranya diperbolehkannya Tim Kampanye mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Sebab objek sengketa merupakan peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya,” jelasnya.

Disampaikan pula terkait adanya perubahan administrasi dalam proses penyelesaian sengketa acara cepat. Supriyadi menekankan pentingnya tertib administrasi.

“Administrasi merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dalam proses penyelesaian sengketa dengan acara cepat. Disamping juga mengamalkan prinsip kesetaraan dan keterbukaan informasi. Semua pihak, baik pemohon dan termohon harus mendapat perlakuan yang sama dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan,” tutupnya. (red)

Komentar