oleh

Sudan: Terbebas dari Kaum Islamis, Mendarat di Jerat Militer

Pada 11 April setahun silam Presiden Sudan, Omar al-Bashir dijatuhkan dalam kudeta militer. Bersamaan dengan itu gerakan Islamis yang dulu menyokong kekuasaan sang diktator ikut menyusut dan kini terancam termarjinalkan.

Pada malam 10 April Kepala Dinas Intelijen Sudan, Salah Gosh menyambangi kediaman Presiden Omar Hassan al-Bashir di tepi sungai Nil Biru, di ibukota Khartoum. Di sana dia meyakinkan sang penguasa bahwa aksi protes massal yang berlangsung selama berbulan-bulan di seluruh penjuru negeri, tidak sedang mengancam posisinya.

banner 1280x904

Gosh saat itu adalah abdi Istana yang paling disegani dan ditakuti. Di bawah kepemimpinannya, dinas intelijen NIIS terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran HAM untuk menjamin kekuasaan sang presiden.

Ketika Mahkamah Internasional di Den Haag menerbitkan perintah penangkapan terhadap al-Bashir pada 2009 lalu, Gosh mengancam akan “memotong tangan dan lidah“ warga yang merayakan putusan tersebut.

Bekas Presiden Sudan, Omar Hassan al-Bashir ketika diadili atas dakwaan korupsi, Agustus 2019.

Loyalitas penuh itu pula yang membuat Bashir bernafas lega ketika Gosh memastikan kondisi di ibukota aman dan terkendali. Dengan perasaan tenang dia terlelap dan ketika terbangun empat jam kemudian, Bashir baru menyadari pengkhianatan sang abdi yang dianggap setia.

Malam itu Gosh menarik mundur pasukan pengawal presiden dan mengirimkan serdadu biasa untuk menjaga istana. Hanya beberapa hari sebelumnya militer dan kepolisian sepakat mengkudeta al-Bashir lantaran dianggap gagal mengendalikan stabilitas negeri.

Reuters melaporkan, pada detik terakhir sebelum penangkapan di istana, Bashir meminta waktu buat menunaikan salat, sementara “perwira militer menunggu sabar sampai dia selesai,“ tutur seorang saksi mata yang berada di istana.

Bashir lalu diseret ke penjara Kobar di pinggiran ibukota, di mana dia mendekam bersama orang-orang yang dulu dia jebloskan ke penjara.

Sudan Pasca al-Bashir 

Satu tahun sudah berlalu sejak malam bersejarah itu. Sudan mulai Agustus 2019 lalu sudah memiliki pemerintahan baru yang berisikan perwakilan militer dan pemimpin oposisi.

Kabinet pimpinan ekonom senior Abdalla Hamdok itu ditugaskan menyelamatkan perekonomian yang carut marut. Angka inflasi yang tinggi, utang negara yang menumpuk dan negosiasi damai dengan kelompok pemberontak adalah tugas utama pemerintah baru di Khartoum.

Baca juga  Tetap Menjadi Misteri, Inilah 5 Peradaban Dunia Paling Maju yang Hilang

Perekonomian Sudan ditengarai sulit pulih, usai dibuat babak belur oleh embargo Amerika Serikat, dan pemisahan diri wilayah selatan yang kaya minyak pada 2011 silam. Hingga kini aliran listrik masih sering padam dan warga harus mengantri berjam-jam untuk membeli barang kebutuhan pokok.

“Pemulihan ekonomi di Sudan akan berlangsung lama dan membutuhkan upaya berkelanjutan dan terkoordinasi dari Uni Eropa, Inggris, Jepang, AS dan juga negara-negara Teluk,” Kata Jonas Horner dari International Crisis Group.

“Bantuan finansial dan teknis secara konsisten dan untuk waktu yang lama adalah apa yang dibutuhkan untuk mengangkat Sudan keluar dari krisis ekonomi,” imbuhnya.

Meski perlahan membuka hubungan dengan negeri miskin di timur Afrika itu, pemerintah Washington tetap menempatkan Sudan dalam daftar negara sponsor terorisme.

Maka untuk mencairkan situasi, Hamdok sepakat membayar uang ganti rugi bagi serdadu AS yang menjadi korban teror al-Qaeda dalam sebuah serangan bom terhadap kapal USS Cole di perairan Yaman, 2000 lalu. Keputusan ini memicu kegaduhan kelompok ultra-konservatif di dalam negeri

Al-Quran dan AK47 

Percampuran al-Bashir dengan kelompok Islamis berawal dini di masa kekuasaannya. Ketika mengkudeta pemerintahan sipil Sudan pada 1989, dia menikmati dukungan terbesar dari kaum ultra konservatif Islam di tubuh militer dan di masyarakat.

Harian Inggris The Guardian melaporkan, pada setiap kampanye Bashir membawa Al-Quran dan senapan serbu AK47, dibarengi janji “membersihkan musuh bangsa dan militer,” serta menerapkan Syariah Islam di Sudan.

Adalah Hassan al-Turabi, seroang ulama berpengaruh Sudan yang kemudian membawa al-Bashir mendekat ke Al-Qaeda. Pemimpin Front Islam Nasional itu bahkan mendulang restu presiden buat mengundang Osama bin Laden pada 1991.

Pimpinan Al Qaeda itu dibujuk agar mau memindahkan pusat operasi Al-Qaeda ke Sudan.

Selama beberapa tahun, al-Qaeda memperluas jejaring bisnis di Sudan, termasuk membangun jalan sepanjang 1200 km yang menghubungkan Khartoum dan Port Sudan. Tidak jelas apakah Bashir mengetahui aktivitas gelap al-Qaeda membina gerilayawan teror secara diam-diam.

Pertautan tersebut akhirnya terputus pada 1996, ketika Amerika Serikat memaksa Bashir mengusir bin Laden dan menempatkan Sudan dalam daftar negara sponsor terorisme. Tak lama kemudian hubungan al-Bashir dan al Turabi memburuk hingga akhirnya keduanya memutuskan bercerai secara politik.

Baca juga  Suatu Ketika Ada yang Bertanya Kepadaku

Meski aliansi antara sang diktatur dan kelompok ultra-konservatif Islam tidak pernah sepenuhnya pulih, “struktur gerakan Islamis yang ikut dibantu dibidani oleh dia masih bercokol,“ lama setelah Bashir turun tahta, tulis Munzoul Assal, Professor Antropologi Sosial di Universitas Khartoum, dalam sebuah analisa untuk Chr. Michelsen Institute di Norwegia.

Saat ini kelompok Islamis sedang kehilangan kepercayaan publik dan itu sebabnya terancam punah. Terakhir, kudeta gagal yang digalang seorang ‘jendral hijau’ semakin membebani reputasi kelompok ini.

“Masa depan politik kelompok Islamis suram,“ pungkas Munzoul Assal dalam analisa tersebut.

Jalur Terjal Menuju Pemulihan  

Menyusutnya pengaruh kelompok Islamis tidak lantas membuat situasi Sudan menjadi lebih kondusif. Proses transisi politik yang baru seumur jagung, sejauh ini terus diwarnai sejumlah insiden keamanan yang melibatkan kelompok loyalis al Bashir.

Januari lalu dua tentara tewas dalam pertempuran dengan salah satu kelompok tersebut. Dan Maret silam Perdana Menteri Hamdok selamat ketika konvoi kendarannya diserbu sekelompok orang bersenjata di ibukota.

Menurut Marina Ottaway, Peneliti Timur Tengah di Wilson Center di Washingron D.C., upaya Hamdok mengeluarkan Sudan dari daftar teroris dengan membayar ganti rugi kepada keluarga korban di Amerika bukan tak menyisakan rasa pahit pada sebagian kelompok .

“Ketika langkah seperti itu penting untuk memulihkan kredibilitas Sudan di luar negeri, di dalam negeri keputusan Hamdok sangat kontroversial, terutama di kalangan mereka yang dulu dekat dengan rejim lama,“ kata dia kepada AFP.

Siapapun bisa memicu krisis keamanan di Sudan. “Ada banyak pihak“ yang bisa dijadikan “tersangka,“ kata Ottaway perihal dalang di balik insiden keamanan teranyar di Khartoum. Tapi akan lebih destruktif bagi stabilitas politik “jika kemudian terbukti ada elemen di dalam tubuh militer yang terlibat.“  (rzn/as (afp, rtr, fp, theguardian, sudantribune)

Komentar