oleh

Sri Mulyani Sebut Anies Kehabisan Dana Bansos, DPRD DKI: Tidak Benar!

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data dari Kemenko PMK bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta tolong pusat terkait bantuan sosial. DPRD DKI Jakarta menyesalkan pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan, tidak benar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehabisan dana untuk bantuan sosial (bansos).

banner 1102x704

“Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut dia, ada juga dana Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I sekitar Rp179,4 miliar (Rp149.500×1,2 juta kepala keluarga),

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih memiliki sumber dana lainnya untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Yakni dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat.

Karena itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi hutang pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta itu.

“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain terkesan malah memojokkan pemprov,” ujar Mujiyono.

Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (2/5/2020) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020) menyebut Pemprov DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI.

Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53% tapi menurutnya Anies tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah Corona. Serta menyesalkan pernyataan Sri Mulyani yang terkesan memojokkan Pemprov.

Baca Juga:  Selain Menunda Transfer DAU 192 Pemda, Menkeu juga Potong DAU 6 Pemda

“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” kata Zita Anjani.

Zita menyebut permintaan Anies kepada pusat untuk meng-cover bansos di DKI karena ingin warganya baik-baik saja.

“Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu, banyak hal yang harus dilakukan di DKI, bukan hanya untuk bantuan sosial dan kesehatan tetapi pemulihan perekonomian kita juga perlu dipikirkan, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar,” imbuh Zita.

Zita menyebut kondisi Jakarta mencerminkan kondisi Indonesia. Zita tak ingin DKI dianggap gagal.

“DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah-menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi. Kemarin kami rapat dengan dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data banpres dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik,” beber dia.

Zita menegaskan tidak ada masalah soal bantuan provinsi maupun pusat. Yang terpenting, katanya, pelaksanaan di lapangan, datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat.

Baca Juga:  Taufik Pastikan DPRD DKI tidak akan Ribut dengan Anies-Sandi

Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Yayat Yuhayat mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk penyaluran bansos. Rinciannya satu paket sembako senilai Rp149.500 untuk dibagikan kepada 2,5 juta KK sebanyak empat tahap.

Namun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta baru memberikan dana Rp373.750.000.000 untuk satu tahap pembagian. Namun faktanya, jumlah penerima bansos tak sampai dua juta KK atau hanya 1.194.633 KK di Jakarta.

“Kemudian untuk pemberian tahap dua bansos nanti disesuaikan oleh jadwal pimpinan, kapan dimulainya,” ujar Yayat.

Sebelumnya, saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ​​​​​​mengemukakan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya. Informasi itu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

“Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta pempus yang covering terhadap 1,1 juta,” katanya.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani. (de/an)

Komentar

Berita Lainnya