oleh

Sospol PB HMI: Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Melalui Bidang Sosial dan Politik (Sospol), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?”.

Diskusi yang berlangsung pada Rabu, 19 April 2017 ini menghadirkan pembicara, di antaranya Prof Farouk Muhammad (DPD RI), Lucius Karius (FORMAPPI), dan Martin Siahaan (PP GMKI). Sesuai tema, mereka secara khusus menyoal dualisme kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

banner 1280x904

Soal ini sendiri berawal dari adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Tata Tertib DPD (Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017).

Salah satu yang dipersoalkan di dalamnya adalah perubahan masa jabatan Pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun dan dinyatakan bertentangan dengan UU MD3 dan UU P3 sehingga dipandang tidak sah dan mengikat.

“Sebagaimana kita ketahui, persoalan yang terjadi di DPD menimbulkan berbagai pernyataan dari para pakar Hukum Tata Negara. Ada yang menyatakan bahwa pengambilan sumpah Pimpinan DPD itu sah dan ada yang menganggap itu tidak sah,” ujar moderator diskusi, Supriadi, dalam cacatan diskusinya, Rabu (19/4/2017).

Bertempat di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan, moderator juga menegaskan dalam catatannya bahwa persoalan ini merupakan masalah ketatanegaraan yang harus dicari solusinya.

Baca juga  Kantor DPRD Bone Dibakar Demonstran, Aktivis PB HMI Beri Komentar

“Tentu keberadaan dua pimpinan (defacto) ini akan menghambat kinerja lembaga perwakilan daerah. Kami melihat bahwa DPD adalah bentuk yang berbeda dengan DPR sebagai perwakilan politik. Sehingga dominasi partai politik di kalangan DPD harus ditiadakan,” terangnya Supriadi.

Hal lain yang juga menjadi perhatian diskusi adalah, lanjut Supriadi, adanya dugaan proses pemilihan Pimpinan DPD dengan cara-cara ilegal dan tidak quorum.

“Proses pengambilan sumpah oleh Wakil Ketua MA bindang Non-yudisial (Suwardi) dapat dikatakan tidak sesuai dengan Pasal 260 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang UU MD3,” imbuhnya.

Selaku pembicara, Prof. Farouk juga ikut memberi keterangan dan klarifikasinya atas persoalan yang kini melilit eksistensi DPD. Ia menjelaskan secara singkat kronologis terjadinya pemilihan Pimpinan DPD RI yang dianggap ilegal.

“Kegaduhan sidang paripurna tanggal 3 siang-malam adalah rekayasa yang disengaja untuk membuka jalan sehingga pemilihan pimpinan terkesan legal,” tandasnya.

Alasannya, lanjut Farouk, adalah Keputusan Pimpinan Pansus Nomor 5 tentang agenda pemilihan pimpinan tanggal 3 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari belum dicabut. Padahal keputusan tersebut telah digugurkan oleh Putusan MA dan dicabut dengan Keputusan DPD RI Nomor 12.

Baca juga  Marwah DPD Kembali, Hanura “Bedhol Desa”

“Legalitas sidang paripurna tanggal 4 April 2017 dini hari itu pun patut dipertanyakan. Namun sangat disesalkan, pada saat itu, Pak AMF akan didaulat oleh sejumlah anggota untuk menjadi Pimpinan Sementara, padahal sidang sudah saya tutup. (Lalu) darimana kewenangan yang dia miliki?” tegas Farouk.

Di kesempatan yang sama, Martin Siahaan juga mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di DPD adalah “mainan” beberapa pihak.

“Jangan sampai kita semua dikoptasi. Kita melihat trend dualisme dalam era kepemimpinan Jokowi sekarang ini,” terangnya.

Berbeda dengan kedua pembicara, Lucius Karius justru tak mau terjebak dalam perdebatan hukum tata negara dalam persoalan ini.

“Saya lebih melihat bahwa penguatan fungsi DPD ini yang harus menjadi fokus kita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPD adalah lembaga yang harus kita jaga. Ini merupakan kewajiban mengingat DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan daerah seluruh Indonesia.

“Saya berharap FORMAPPI dan HMI bisa bersama-sama mengawal penguatan fungsi DPD, paling tidak yang sudah diputuskan oleh MK yang kita tahu bersama dipangkas sendiri oleh DPR RI,” lanjutnya tegas. (ms)

Komentar