oleh

Soal Rencana Aksi 112, Wagub Jatim: Warga (NU) Tak Perlu Ikut ke Jakarta

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Imbauan bernada larangan untuk ikut aksi pada tanggal 11 Februari 2017 (112) terus bergulir. Tak hanya dari pembesar MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah, imbauan tersebut juga datang dari Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Dalam imbauannya, Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya warga nahdliyin (NU) untuk tidak ikut aksi 112 di Jakarta. Sebagaimana diakui, imbauan ini dinyatakan setelah dirinya mendapat amanat dari para kiai dan ulama.

banner 1280x640

“Saya sudah bertemu dengan kiai dan ulama. Beliau sudah menyampaikan pernyataannya agar tidak perlu datang ke Jakarta,” kata Saifullah, Selasa (7/2/2017).

Gus Ipul, yang juga sebagai salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan kekhawatirannya atas aksi 112 ini. Baginya, aksi ini berpotensi disalahartikan yang bisa menjadi aksi bermotif politik. Apalagi diketahui bahwa di Jakarta hari ini tengah berlangsung proses pemilihan gubernur yang di mana aksi tersebut membawa serta nama salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga:  Larang Aksi 112, Polri: Itu Masa Tenang

“Jakarta biar diselesaikan orang Jakarta. Sedangkan di Jawa Timur harus mengembangkan terus apa yang sekarang terjadi,” jelasnya.

Mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini juga tak lupa mengingatkan bahwa meskipun ada wacana yang berkembang, khususnya di kalangan keluarga besar NU, yang seolah-olah menampakkan adanya perseteruan antara Ahok dengan Rais Aam PBNU KH. Ma’ruf Amin, menurutnya, warga tetap harus berpikir jernih. Apalagi diketahui bahwa KH. Ma’ruf Amin sendiri sudah memaafkan Ahok. Gus Ipul pun berharap kepada warga NU untuk mengikuti sikap bijak dari Rais Aam ini.

Baca Juga:  FPI Pecah Kongsi Terkait Aksi 112

“Mari berpikir jernih dan tenang. Kami tidak ingin NU terseret ke arah yang bisa menjauhkan dari khittahnya,” harap Gus Ipul.

Tambahnya, dia tak ingin jika NU dibawa-bawa, baik nama maupun simbol-simbolnya. Biarlah proses pilkada ditangani oleh partai politik.

“Kami memaklumi perbedaan-perbedaan. Karena itu, kami serahkan semuanya kepada masyarakat dan umat,” jelasnya. (ms)

Komentar

Berita Lainnya