oleh

Soal Penambahan Kursi, Wakil Ketua MPR: Yang Terpenting adalah Kerja

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3) terkait penambahan kursi pimpinan masih menjadi perdebatan. Hal tersebut disikapi oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Mahyudin.

Menurutnya, soal penambahan kursi tersebut tak perlu mendapat perhatian lebih. Sebab yang terpenting dari itu adalah kerja.

“Kalau masalah penambahan kursi MPR itu sebenarnya bukan kapasitas kami ya untuk membicarakan itu sebagai pimpinan MPR. Itu tugas Pansus MD3 yang akan membahas itu. Namun, pimpinan MPR berpikir tidak jadi masalah yang terpenting kita bekerja,” kata Mahyudin, Jumat (9/6/2017).

Baca juga  Rencana DPR Boikot Anggaran KPK dan Polri Ditentang Ketua MPR

Lanjutnya, penambahan kursi pimpinan tentu berimplikasi pada beberapa hal. Salah satunya ialah anggaran yang akan digunakan. Hal ini mesti menjadi bahan pertimbangan Pansus MD3 dalam mengambil keputusan.

“Hanya saja yang tentu Pansus harus berpikir dengan signifikan penambahan pimpinan tentu berimplikasi dengan pembiayaan belanja negara,” ujarnya.

Selain itu, Mahyudin menilai dengan jumlah pimpinan MPR saat ini belum ada kendala dalam menjalankan tugas. Jika tetap ada penambahan, ini harus disesuaikan dengan tugas pimpinan, jangan sampai berlebihan.

“Hanya saja, tugas pimpinan ini saya kira itu juga menjadi faktor pertimbangan. Karena kabarnya mau jadi 11, jadi 7 ya terserah saja. Saya kira 7 juga sudah cukup banyak ya, karena dengan 5 orang sekarang saja kami sudah ter-handle tugas-tugas MPR dengan baik,”  tegasnya.

Baca juga  Anggota MPR RI Supratman Andi Agtas Hadirkan Sosialisasi Empat Pilar di Toli-Toli

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly dalam rapat tertutup dengan Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU MD3 mengatakan pemerintah telah menyetujui soal penambahan kursi pimpinan. Namun, untuk jumlahnya itu belum ada keputusan dan masih dalam pembahasan. (ms)

Komentar