Soal Kapal China, PB HMI: Itu Gelagat Kolonial dan Kelancangan Bilateral

Soal Kapal China, PB HMI: Itu Gelagat Kolonial dan Kelancangan Bilateral

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Merespon penetrasi kapal-kapal berbendera Tiongkok (China) di laut Natuna utara, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB

Soal “Aksi Hijau Hitam 414”, PB HMI: Belum Pernah Dibahas Dalam Rapat Harian
Dugaan Nepotisme dan Korupsi, LKBHMI PB HMI Desak Gubernur DKI Copot Walikota Jakarta Utara
Menuju Kemandirian Teknologi, LTMI PB HMI Gelar ISCOFET di Makassar 3-6 Mei 2017

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Merespon penetrasi kapal-kapal berbendera Tiongkok (China) di laut Natuna utara, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk serius menyudahi manuver kapal China dan menyebutnya sebagai gelagat kolonialisme. Ungkapan protes PB HMI ini disampaikan langsung oleh wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Jum’at (03/01/2020).

“Kami minta pemerintah untuk tegas dan serius menangani masalah penyusupan kapal China di zona ekonomi ekslusif (ZEE) perairan Natuna utara. Dan pemerintah wajib berwaspada, Itu gelagat kolonial”, tegasnya.

Baca juga  PB HMI Minta Presiden Tinjau Ulang Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP

Menurutnya, manuver memalukan bangsa asing dan ekspansi kapitalisme secara ofensif di masa lalu, merupakan pelajaran penting bagi Indonesia untuk tidak bersikap lemah di hadapan asing yang bersikap lancang atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

“Indonesia mesti bersikap tegas dan jelas untuk mengutuk keras kelancangan China yang mencedarai hubungan bilateral kedua negara ini”, ungkap Sadam.

Lebih jauh Sadam mengingatkan bahwa, PB HMI menghormati dan menghargai upaya pemerintah yang memilih China sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi dan bisnis nasional, namun perihal kedaulatan negara yang bahkan telah disepakati oleh dunia internasional melalui konvensi Hukum Laut (UNCLOS) PBB ini diusik, maka tidak salah jika Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meninjau kembali kontrak-kontrak proyek strategis bersama China.

Baca juga  Kader Menyoal Politisasi HMI, Ketum PB: Pahami Tafsir Independensi

“Ini momentum tepat untuk mengevaluasi kembali kontrak bilateral kita dengan China. Sehingga bangsa ini tidak perlu terperangkap dalam pada ambisi kapitalisme China, tutup aktivis HMI asal cabang Kupang ini. (aw/her)