oleh

Sikap Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN Konsisten Tolak Perppu Ormas Patut Diacungi Jempol

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, sikap Fraksi PAN, PKS dan Gerindra yang konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang, patut diacungi jempol. Ia pun sependapat, argumen pemerintah tidak cukup menyakinkan dalam mengeluarkan Perppu Ormas.

“Saya akui, tiga partai politik ini tangguh (karena) tetap menolak alasan pemerintah mengeluarkan Perppu (ormas),” ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis sebagaimana dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Selasa (24/10).

banner 1280x904

Margarito juga menilai, alasan pemerintah mengeluarkan Perppu tidak meyakinkan. Hal tersebut terlihat saat mereka menyampaikan pendapatnya pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Argumen pemerintah tidak cukup meyakinkan mengenai dikeluarkannya Perppu, tidak cukup meyakinkan,” katanya.

Baca juga  Yudi Latif: Perppu Ormas Bentuk Perlindungan Pemerintah Kepada Warga dan Negara

Baca juga:

Salah satunya masih menurut Margarito, Perppu dibuat karena undang-undang tidak memadai. Faktanya dengan dikeluarkannya Perppu ormas itu ada 17 pasal yang dihapus oleh pemerintah melalui Perppu.

“Bagaimana bilang tidak ada undang-undang yang memadai padahal ada 17 pasal yang tersedia dan anda (pemerintah) hapus. Dari itu saya bilang sudah terlihat alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kokoh,” jelasnya.

Untuk diketahui, hari ini melalui rapat Paripurna DPR terkait dengan Pengesahan Perppu ormas menjadi Undang-Undang (24/10), DPR RI telah mengambil keputusan Perppu ormas tersebut  disetujui menjadi undang-undang. Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI sepakat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-Undang.

Baca juga  Didesak Tolak Perppu Ormas, MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi

Lima fraksi setuju secara bulat, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, serta Fraksi Hanura, sedangkan dua fraksi lainnya, yakni PPP dan Partai Demokrat dapat menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan langsung dilakukan revisi pada beberapa hal.

Kemudian, tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN, menyatakan pandangannya menolak Perppu Ormas untuk disetujui menjadi undang-undang. (REP/ALH)

Komentar