oleh

Siaran Pers BAWASLU: Indonesia Dilanda Covic 19, Proses Pilkada 2020 Tetap Sesuai Agenda

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk gubernur dan wakil gubernur; bupati dan wakil bupati; dan walikota beserta wakil walikota tahun 2020, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan beberapa hal agar tahapan yang kini tengah berlangsung tidak terganggu.

Rekomendasi ini tertuang dalam surat edaran Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang didasarkan Pasal 120, Pasal 121, serta Pasal 122 Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Rekomendasi juga didasarkan dari Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

banner 1280x904

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2030 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, terdapat empat tahapan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik. Tahapan tersebut antar alain:

  1. Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perseorangan yang dilakukan pada 26 Maret – 15 April 2020.
  2. Pencocokan dan penelitian dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pada 18 April – 17 Mei 2020.
  3. Masa kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum pada 11 Juli – 19 September 2020
  4. Pemungutan suara pada 23 September 2020.

Terhadap empat kegiatan tahapan diatas, Bawaslu melihat berpotensi adanya penyebaran terhadap Covid-19. Atas hal tersebut, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan beberapa hal:

  1. Menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antarpenyelenggara pemilu dan masyarakat.
  2. Membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah.
  3. Memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah
Baca juga  COVID-19: Lima Kisah Menarik yang Mungkin Anda Lewatkan

Pembentukan Panwas Desa/Kelurahan

Di tengah merebaknya virus Covid-19, Bawaslu juga tetap menjalankan tahapan dengan menyiapkan pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) tingkat Desa/Kelurahan. Total kebutuhan Panwa Desa/Kelurahan di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 sebanyak 46.352 orang. Rencananya, pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan dilakukan mulai 13 Maret hingga 5 April 2020.

Hingga 17 Maret 2020, Panwa Desa/Kelurahan yang telah dilantik sebanyak 16.590 orang. Target pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan pada Maret 2020 sebesar 31.982 orang atau 69 persen. Lalu pada April 2020 Panwas Desa/Kelurahan ditargetkan dilantik sebesar 14.370 orang atau 31 persen.

Sejauh ini, jumlah pendaftar Panwas Desa/Kelurahan sebanyak 81.927 orang. Rinciannya, sebanyak 56.252 pendaftar berjenis kelamin laki-laki. Sementara 25.675 pendaftar berjenis kelamin perempuan. Untuk tingkat pendidikan para pendaftar didominasi lulusan SMA/sederajat sebesar 57,36 persen, bergelar Diploma III sebanyak 5,19 persen, dan lulusan sarjana strata satu sebesar 36,37 persen. Pendaftar dengan tingkat pendidikan sarjana strata tiga (gelar doktor) 0,03 persen, sarjana strata dua (magister) sebesar 0,62 persen, serta tingkat SMP/sederajat sebesar 0,38 persen.

Baca juga  MPR Minta Pembantu Presiden Seiya Sekata Satu Komando Tangani Covid-19

Adapun Panwas tingkat Kecamatan (Panwascam) telah terbentuk dengan jumlah 12.716 orang yang tersebar di 4.239 kecamatan. Untuk wilayah Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, masih ada satu kecamatan yang jumlah Panwascam hanya dua orang. Hal ini karena keterbatasan SDM dan tengah dilakukan perekrutan ulang.

Protokol Antisipasi Covid-19

Dalam hal pelaksanaan tugas, Bawaslu juga telah melakukan rapat pleno dan memutuskan beberapa hal terkait upaya-upaya antisipasi serta pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir korban Covid-19 serta tidak mengganggu tahapan Pilkada 2020.

Bawaslu mulai Jumat (13/3/2020) telah menerapkan mekanisme protokol keamanan pencegahan Covid-19 di lingkungan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Ada tiga poin utama yang dilakukan dalam penanganannya, meliputi: pembersihan fasilitas umum, kebersihan diri bagi siapa saja yang akan masuk ke gedung Bawaslu, dan pengecekan suhu badan di pintu masuk Gedung Bawaslu.

Bawaslu juga telah mengatur jadwal kerja bagi staf lembaga pengawas pemilu. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sebagian staf bekerja atau masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah. Hal ini agar perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Komentar