oleh

Sering Timbulkan Polemik, Peraturan Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dicabut

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah ternyata sering menimbulkan polemik berupa aksi kekerasan. Ini tentu ironis mengingat peraturan yang sejatinya dibuat untuk menyelesaikan masalah, malah peraturan itu sendiri yang justru menjadi biang masalah baru.

Sebagaimana tersurat, peraturan tersebut mensyaratkan harus ada KTP dari 90 orang pengguna rumah ibadah dan 60 orang yang bertanda tangan sebagai bukti perizinan dari warga setempat. Ini berlaku jika ada pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah tertentu di Indonesia.

banner 728x419

Pada faktanya, adalah tidak mudah untuk mengumpulkan tanda tangan dari 60 orang dalam rangka mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Apalagi jika yang dimintai tersebut adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

Belum lagi, sudah banyak aksi kekerasan yang dialami oleh pihak pendiri dan pengguna rumah ibadah yang baru. Hanya karena tidak memenuhi ketentuan berupa izin dari 60 orang, penutupan sampai pembakaran rumah ibadah menjadi fakta kerap bisa kita saksikan di berbagai wilayah.

Baca Juga:  Sejak 1955, Upaya Jemaat GBI Dirikan Tempat Ibadah Belum Berbuah Manis

Contoh terakhir misalnya, penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Insiden tersebut bahkan menelan korban, yakni 1 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka.

Tentu, selain Singkil, masih banyak lagi rumah ibadah yang direncanakan akan ditutup dengan dasar alasan yang sama. Ini jugalah yang menjadi alasan utama dari seorang yang bernama Yanto Huang melayangkan Petisi bertajuk “Cabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ttg Pendirian Rumah Ibadah”.

Melalui laman change.org, petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta menteri-menteri terkait, seperti Menag dan Mendagri.

Jika ini tidak diindahkan, menurut Yanto, kekerasan berbau agama tersebut hanya akan melahirkan aksi balas dendam. Pada akhirnya, aksi semacam ini akan mengikis rasa kebangsaan antar warga negara Indonesia sendiri.

Baca Juga:  Beri Izin Pendirian Gereja Santa Clara, Pendemo Sebut Pepen Mirip Komunis

“Bayangkan (jika tidak ditindaklanjuti), negeri ini akan terkotak-kotak dan menghilangkan rasa toleransi kita sebagai sesama anak bangsa,” tulis Yanto dan petisinya.

Baginya, rakyat tidak boleh dikelompok-kelompokkan berdasarkan mayoritas dan minoritas.

“Ini hanya akan membuat tercerai-berainya bangsa kita, dan menjadi rapuh,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Yanto menghimbau agar negara mampu menjamin rasa aman bagi setiap warganya tanpa terkecuali. Termasuk rasa aman untuk beribadah di manapun yang mereka inginkan di wilayah negeri ini.

“Mari jadi bagian yang mendukung Indonesia yang tidak terkotak-kotak,” tutup Yanto.

Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 49.262 pendukung yang menandatangani peitisi tersebut. (ms)

Komentar

Berita Lainnya