oleh

Selama 8 Bulan Honor Tidak Dibayar, BPSK Tangsel Tetap Bersidang

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dibentuk berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Turunan Keppres Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan BPSK pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo dan Kota Tangsel.

Serta Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 622/V-DAG/KEP/3/2014 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Tangsel dimana pada salah satu poinnya di Keppres itu berbunyi membebankan kepada APBD Kota Tangsel untuk membiayai BPSK Tangsel baik Operasional, Sekrerariat dan Hakim ‘Ad Hock’ BPSK.

banner 1280x904

Akan tetapi, sejak diberlakukannya Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 32 Tahun 2016, BPSK Kota Tangsel dipaksa mengikuti aturan tersebut, dimana biaya operasional, honor majelis, dan lain sebagainya, menjadi beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Baca juga  Walikota Tangsel Kukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Kepada SuaraDewan.com Wakil Ketua BPSK Tangsel Junaidi mengatakan, seharusnya BPSK mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak berkaitan langsung dengan UU ASN Nomer 32 tersebut, di mana 2/3 (dua per tiga) majelis ‘ad hock’ BPSK terdiri dari profesional di bidangnya.

“Tarik menarik pada kondisi perundang-undangan tersebut mengakibatkan hampir lumpuhnya BPSK Tangsel karena unsur majelis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat ‘ogah-ogahan’ menjalankan fungsinya sebagai Hakim di BPSK,” kata Junaidi, pada Selasa (22/8).

Dikatakan Junaidi, dampak lain dengan adanya peralihan perturan itu adalah dibekukannya BPSK di Kabupaten Tangerang, dan yang mengejutkan, majelis persidangan dari unsur swasta masih menerima pengaduan serta menjalankan persidangan sesuai jadwal yg sudah ditentukan.

Baca juga  Tingkatkan SDM Dinas Pekerjaan Umum Tangsel Gelar Bimtek

Kemudian kaitannya dengan dinamika yang terjadi akibat tidak sinkronnya payung hukum atas hal-hal yang melandasi eksistensi BPSK, pihak BPSK Tangsel telah melayangkan surat ke Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari para pihak terkait. Bahkan, ketika wartawan mencoba melakukan konfirmasi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah melalui WhastApp (WA) belum memberikan penjelasannya.

“Kami sudah berkirim surat sejak awal tahun meminta hak kami utk dibayarkan kepada Pemprov Banten baik melalui, Gubernur, Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Banten dan DPRD provinsi Banten, tapi sampai sekarang masih tidak jelas kapan honorer kami dibayarkan” tukasnya. (fn)

Komentar