Segera Tutup 43 Tempat, 2019 Indonesia Bersih dari Lokalisasi Prostitusi

Segera Tutup 43 Tempat, 2019 Indonesia Bersih dari Lokalisasi Prostitusi

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menargetkan pada tahun 2019 mendatang sudah tidak ada lagi lokalisasi prosti

Polisi: 45 Artis dan 100 Model Terlibat Prostitusi Online
Terseret Skandal Prostitusi Pria, Anggota Parlemen Inggris Mundur
Dittipid Siber Bareskrim Polri Ringkus Pengelola dan Pengguna Situs Lendir.org

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menargetkan pada tahun 2019 mendatang sudah tidak ada lagi lokalisasi prostitusi di Tanah Air, dan sekarang masih ada sekitar 43 tempat yang akan segera ditutup.

“Tinggal 43 lokalisasi dan diharapkan kita akan tangani bersama ke depan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Terdata sebanyak 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni sekitar 40 ribu pekerja seksual di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota. Sebanyak 43 lokalisasi ditargetkan selesai ditutup hingga 2019.

Baca juga  Terseret Skandal Prostitusi Pria, Anggota Parlemen Inggris Mundur

Idrus mengatakan, agar eks pekerja seks komersial yang sudah dipulangkan tidak kembali lagi ke lokalisasi, lewat Kementerian Sosial memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp25 ribu per hari selama 90 hari untuk satu orang.

Mereka juga diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp3 juta untuk usaha sehingga bisa mandiri.

Para eks penghuni lokalisasi juga diberikan latihan keterampilan sebagai jaminan hidup mereka kedepan. Mensos mencontohkan seperti eks lokalisasi Dolly di Jawa Timur yang saat ini sudah diubah menjadi rumah kreatifitas sehingga penghuninya punya penghasilan.

Baca juga  Dittipid Siber Bareskrim Polri Ringkus Pengelola dan Pengguna Situs Lendir.org

“Dengan penutupan lokalisasi secara moral bisa diatasi, mereka dipulangkan dan diberi modal usaha, harga diri dikembalikan, kesehatan dan masa depan terjamin. Apalagi paling mahal, harga diri sebagai manusia karena ini perbudakan kemanusiaan dan bagian dari perdagangan manusia,” ujar Idrus.

Mensos juga mengusulkan agar bantuan jaminan hidup (jadup) yang diberikan hanya selama 90 hari atau tiga bulan bisa ditambah sampai enam bulan. (SC)

COMMENTS

DISQUS: