Sebut Izin Keagenan Kapal Diterbitkan Daerah, Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang Tidak Mengerti UU Pelayaran

Sebut Izin Keagenan Kapal Diterbitkan Daerah, Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang Tidak Mengerti UU Pelayaran

KUPANG, SUARADEWAN.com -- Polemik terkait dugaan sejumlah keagenan kapal di pelabuhan Tenau Kupang (NTT) diduga belum memiliki izin resmi, dibantah ol

Dikerjakan Tenaga Honorer Pemkab, Proyek Jalan dan Rabat Beton di Rote Ndao Dipertanyakan
Wilayah Kerja Blok Masela Diperluas, Pemerintah Diminta Akomodasi Kepentingan Wilayah Terdampak
Proyek Jalan dan Rabat Beton di Rote Ndao, Kontraktor: Sudah Diperbaiki dan Sudah Selesai

KUPANG, SUARADEWAN.com — Polemik terkait dugaan sejumlah keagenan kapal di pelabuhan Tenau Kupang (NTT) diduga belum memiliki izin resmi, dibantah oleh Kepala Tata Usaha (KTU) Otoritas pelabuhan Lontar Tenau Kupang NTT.

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, sejumlah keagenan Kapal di Tenau Kupang telah memiliki Ijin dari kantor satu atap dekat kantor Gubernur NTT, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dirinya selaku Kepala Tata Usaha Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang.

Baca juga  Proyek Jalan dan Rabat Beton di Rote Ndao, Kontraktor: Sudah Diperbaiki dan Sudah Selesai

“Saya sudah menjabat KTU selama setahun, saya sering meneken Rekomendasi, tetapi yang mengeluarkan izin dari Badan perizinan alamatnya dekat kantor yang urus BPKB,” kata Sangaji kepada media ini via telepon, Senin 29 April 2019.

Keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan menunjukkan ketidaktahuan yang bersangkutan tentang UU Pelayaran bahwa Izin keagenan kapal diterbitkan oleh oleh kementerian yang membidangi urusan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pelayaran Pasal 290, bahwa tiap perusahaan yang tidak mempunyai izin usaha, sesuai pasal 33 dan 31 ayat 2, dikenakan pidana penjara 1 tahun dan denda 200 Juta. (dilaporkan oleh: Dance Henukh )