oleh

Sebut FPI Organisasi Radikal; Refly Harun: Media Asing Tak Pernah Beritakan Aksi Kemanusiaannya

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan beragam tanggapan dari publik. FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Rabu, 30 Desember 2020, melalui pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang didampingi oleh 6 pejabat tertinggi kementerian dan lembaga.

Tak hanya dari media lokal, sejumlah media asing pun turut menyoroti dibubarkannya ormas yang didirikan oleh Habib Rizieq tersebut.

banner 1285x856

Media asing seperti Straits Times, Channel News Asia dan The Star, Nikkei Asia, Al Jazeera, dan Deutsche Welle, New York Times, Associated Press, dan Reuters turut mengabarkan pembubaran dan larangan pemerintah terkait aktivitas FPI tersebut.

Bahkan Channel News Asia, The Strait Times, dan The Star, ketiganya menyebut FPI sebagai organisasi Islam garis keras. Aljazirah pun juga mengutip FPI sebagai kelompok garis keras pembela Islam. Sedangkan DW menggambarkan FPI sebagai kelompok militan.

Baca Juga:  Kisah di Balik Borgol dan Rompi Oranye Habib Rizieq Shihab

New York Times mewartakan pembubaran FPI dengan judul Indonesia Disbands Radical Islamic Group Over Charges of Violence. Media tersebut menggambarkan FPI sebagai kelompok Islam radikal.

Sementra itu media Israel, Israel Hayom menyoroti pemberitaan larangan kegiatan FPI dengan judul, Indonesia bans extremist Islamic Defenders Front group. Israel Hayom bahkan mendeskripsikan FPI sebagai kelompok Islam ekstremis dengan catatan panjang yang menyerang yang bukan agama Islam.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai bahwa sejumlah media asing yang menyebut FPI sebagai ormas radikal atau bahkan kelompok militan dikarenakan media framing yang telah dibentuk sejak lama.

“FPI kita tahu berdiri sejak tahun 1998, banyak isu yang mengitari FPI. Termasuk kegiatan-kegiatannya yang cukup radikal melakukan sweeping dan lain sebagainya. Tapi media-media, terutama media asing media barat, yang kadang-kadang islamofobia juga, tidak pernah menyinggung tentang aksi kemanusiaan oleh FPI,” ujar Refly Harun, seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya.

Baca Juga:  Amnesty Internasional Indonesia: Laskar FPI Tak Seharusnya Diperlakukan Demikian

Padahal, menurutnya, FPI menjadi defender atau pembela Pancasila, misalnya lewat demonstrasi menolak Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Seperti diketahui, UU HIP ini disebutkan akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

“Pidato Habib Rizieq mengenai revolusi akhlak misalnya, jelas dan tegas bahwa revolusi akhlak yang dimaksud adalah mengembalikan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Refly Harun menuturkan bahwa FPI tidak menolak Pancasila, UUD 1945 maupun Undang-Undang, meskipun dulu memang ormas tersebut sempat melakukan sweeping.

Namun, katanya, masalah tersebut seharusnya diselesaikan di masa lalu dan tidak melulu dibahas hingga saat ini. (red)

Komentar

Berita Lainnya