Sebesar Rp 23,89 Triliun Aliran Uang Haram di Sektor Tambang Indonesia

Sebesar Rp 23,89 Triliun Aliran Uang Haram di Sektor Tambang Indonesia

Teken Amandemen KK dan PKP2B, Menteri ESDM Janji Mudahkan Usaha Tambang
Gubernur Non Aktif Sultra Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara karena Tambang
Gubernur Sultra Resmi Ditahan KPK Terkait Korupsi Perizinan Tambang

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Publish What You Pay (PWYP) mengungkap dugaan adanya aliran uang haram sektor tambang yang terdiri dari minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara di Indonesia. Bahkan laporan itu menyebutkan nilai uang haram tahun 2014 mencapai Rp 23,89 triliun.

Jika dirinci uang haram tersebut terjadi melalui dua celah. Pertama, melalui aliran celah uang panas (hot money narrow). Nilainya mencapai Rp 2,56 triliun. Aliran uang panas dapat berasal dari praktek pencucian uang, korupsi, pengemplangan pajak, dan transaksi ilegal lainnya yang melanggar ketentuan regulasi di suatu negara.

Celah kedua melalui, transaksi perdagangan (misinvoicing trade). Misinvoicing trade terjadi akibat adanya transaksi ilegal lintas negara yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa. Nilainya mencapai Rp 21,33 triliun.

Baca juga  Meski Sudah Dilarang, Tambang Liar di Samarinda Tetap Beroperasi

Adanya misinvoicing trade ini pun diperkuat dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat ada potensi kerugian negara US$ 1,2 hingga 1,5 miliar atau setara Rp 18,3 triliun akibat ekspor illegal batu bara. Terhitung ada sekitar 30 – 40 juta ton batubara yang keluar dari Indonesia melalui perdagangan ilegal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan saat ini sedang merapatkan adanya kebocoran yang berpotensi merugikan negara. Menurutnya, jika melalui ekspor hal itu sulit dilakukan karena harus mendapatkan keterangan dari bea cukai.

Namun, langkah lain yang ditempuh adalah menyelesaikan status perusahaan tambang menjadi tidak bermasalah lagi (clean and clear/CnC). Jika belum menyandang status CnC, tambangnya akan ditutup.

Baca juga  Aktivitas Tambang Ilegal di Samarinda Kian Menggila

Selain itu, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sama temen-temen sudah melaukan evaluasi, termasuk dengan KPK. Sebenarnya kalau ekspor, tidak akan lolos, kan harus dapat keterangan dari bea cukai,” ujar dia, Rabu (8/8).

Akan tetapi, menurut Senior Research Article 33, Ermy Sri Ardhyanti, kebocoran itu bisa terlihat dari jumlah batu bara yang keluar dari Indonesia dan diterima di negara tujuan ekspor. “Dari data, barang yang beredar di internasional lebih banyak daripada di dalam negeri. Dari situ bisa diliat gap,” kata dia. (katadata)

COMMENTS