oleh

Satgas: Pemalsu Hasil Tes Covid-19 Terancam 4 Tahun Penjara

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Satgas Penanganan Covid-19 menanggapi berbagai informasi yang ramai di media sosial tentang hasil rapid tes covid-19 yang dipalsukan dan terdapat indikasi transaksi jual beli.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan hal ini dapat berujung pada sanksi pidana. Karena surat keterangan dokter yang menyatakan negatif covid-19 adalah aturan dari prasyarat perjalanan. Yang bertujuan mencegah penularan covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

banner 728x419

“Dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu dapat dijatuhkan sanksi. Sanksi diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 267 ayat 1, pasal 268 ayat 1 dan 2, yaitu pidana penjara selama 4 tahun,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/1).

Baca Juga:  Penyebaran Dinilai Masih Masif, PSBB Surabaya Raya Resmi Diperpanjang

Masyarakat diminta untuk menghindari melakukan praktek kecurangan tersebut. Bahkan bila ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut terjadi, diminta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena jika dibiarkan dapat berdampak pada penularan vovid-19 di tengah-tengah masyarakat tidak terkendali.

Baca Juga:  Belgia Jadi Negara Dengan Rasio Kematian Tertinggi Akibat Covid-19

Bahayanya lagi, dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa. Apabila orang yang ternyata positif, namun menggunakan surat keterangan yang palsu dan akhirnya menulari mereka yang berada di kelompok masyarakat yang rentan.

“Maka jangan pernah bermain-main dengan hal ini,” tegas Wiku. (mi)

Komentar

Berita Lainnya