oleh

Sambangi KLHK, JAPEMKUM Laporkan Aktivitas Pertambangan PT. WIL dan PT. BPS

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Jaringan Advokasi dan Pemerhati Hukum (JAPEMKUM) menyambangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis, (6/8/2020). Dalam kunjungannya JAPEMKUM melaporkan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung yang beroperasi di Blok Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

Didepan Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Sadam Syarif selaku Sekretaris Jenderal meminta agar kedua perusahaan segera ditindak, mengingat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas kedua perusahaan tersebut.

banner 1280x904

“Tidak hanya merugikan negara secara finansial, aktivitas dari kedua perusahaan ini telah menyebabkan rusaknya lingkungan apa lagi wilayah operasi produksinya masuk dalam kawasan hutan. Oleh karenanya KLHK harus menindak tegas kedua perusahaan ini,” ungkapnya

Menurut Sadam Syarif modus operandi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut cukup unik, dimana melakukan kegiatan operasi produksi diluar titik IUP yang dimiliki serta diduga kuat telah menyalahgunakan IUP OP yang dimiliki.

Baca juga  Bergaji Rp18,9 juta, Beginilah Gaya Hidup Jaksa Pinangki Tersangka Pencucian Uang

“PT. WIL IUP yang aktif seperti yang kita ketahui bernomor 351 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka yakni Buhari Matta pada tahun 2010, kuat dugaan bahwa wilayah operasi produksinya saat ini bertitik di 502 IUP yang dikeluarkan oleh PLT. Bupati Amir Sahaka pada tahun 2013. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa IUP 502 ini berdasarkan surat keputusan DPMD-PTSP Sultra bernomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 telah dicabut sehingga tidak boleh lagi ada kegiatan operasi produksi diwilayah tersebut,” ungkap Sadam

Sementara PT. BPS menurut Sadam dengan merujuk surat rekomendasi DPRD Sulawesi Tenggara nomor 160/285 serta surat Dinas ESDM nomor 540/3.960 diduga kuat telah menyalahgunakan IUP OP yang dimiliki.

“PT. BPS ini izinnya adalah jenis batuan atau mineral bukan logam, tapi dilapangan diduga kuat telah mengangkut material ore walaupun selama ini dikemas sebagai tanah urugan. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau kita melihat surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bernomor 122/2453/2018 disitu disebutkan juga bahwa wilayah operasi produksi milik PT. BPS ini masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan tidak memiliki IPPKH. Terbitnya IPPKH nanti pada tahun 2019 artinya operasi produksi sebelum itu tidak mengantongi IPPKH,” tambah Sadam

Baca juga  Kembali Sambangi Kejagung, JAPEMKUM Minta Kejelasan Eksekusi Atto Sakmiwata dan Buhari Matta

Sementara itu Pihak Direktorat Penegakan Hukum KLHK menyampaikan akan segera mempelajari laporan tersebut guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Iya ini kami terima dulu, dipelajari, nanti kita akan koordinasi dengan tim, baru kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ungkapnya. (aw)

Komentar