oleh

Saidiman Ahmad: Indonesia Mengalami Masa Terpuruk

CIPUTAT, SUARADEWAN.com – Peneliti SMRC Saidiman Ahmad, mengungkapkan saat ini kondisi negara Indonesia mengalami hal yang terpuruk, hal itu menurutnya karena sikap oposisi yang hampir hilang di demokrasi 5 tahun kedepan. Partai-partai yang dulu sebenarnya kritis kini telah menjadi koalisi pemerintahan.

“Saya ingin menyampaikan ada situasi yang terburuk, saat ini kita menyaksikan bagaimana koalisi pemerintahan yang memenangkan pemilu coba-coba bergabung dengan mereka yang sebetulnya adalah oposisi atau sebetulnya mereka bertantangan,” kata peneliti SMRC Saidiman Ahmad dalam orasi ilmiahnya di Pelataran Parkir UIN Jakarta, Rabu (16/10).

banner 1280x904

Bahkan ada hal yang lebih menarik diungkapnya dengan adanya isu terkait amandemen GBHN yakni Presiden dan Wakil Presiden akan dikembalikan dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini ungkapnya, dalam sebuah penelitian the economic intelegence menyatakan kebebasan sipil dan hak-hak politik Indonesia berada di titik yang sangat krusial.

Baca juga  Saudi Hapus Hukuman Cambuk, Brunei Darussalam Terapkan Dengan Tegas

“Kemungkinan besar kalau orang-orang DPR para politisi itu sekarang betul-betul bersatu untuk mengembalikan Indonesia menggunakan GBHN atau kemudian kembali menghidupkan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara. Bahkan menjalankan kembali sistem politik dimana presiden tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih MPR,” tegas Saidiman Ahmad.

Jika sudah seperti itu, lanjut Saidiman, Indonesia akan masuk di era yang disebut sebagai era otoritarian. Bahkan intelektual Indonesianis mengatakan Indonesia masuk di era Non Democratik Pluralisme atau menegakkan kebebasan dengan cara-cara yang tidak bebas.

Baca juga  Survei: Mayoritas Publik Tak Ingin Tunda Pilkada 2020

“Kita akan benar-benar masuk ke era yang disebut sebagai era otoritarian seperti pada masa orde baru. Ini yang menyatakan bukan hal yang main-main. Beberapa hari yang lalu, dua orang intelektual indonesianis Eakspinal dan Markus Meskel mengungkapkan orang-orang bisa ditangkap dengan alasan negara ingin menjaga kebebasan,” pungkas alumni UIN Jakarta ini. (sd)