oleh

Revisi UU MK Dikebut Untuk Disahkan Dalam Sepekan, Barter Kepentingan?

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) disebut sebagai undang-undang halilintar, seperti petir di siang hari bolong dan mengagetkan serta menuai kontroversi. Penyebabnya adalah proses pembahasan dikebut untuk disahkan hanya dalam sepekan.

Sebagai informasi UU MK pertama kali lahir 17 tahun lalu lewat UU Nomor 24 Tahun 2003. Aturan tersebut kemudian direvisi 8 tahun kemudian dan terbitlah UU Nomor 8 Tahun 2011. Kini, revisi kembali dilakukan setelah diusulkan oleh parlemen.

banner 1280x904

Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menilai, Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) hasil revisi berpotensi cacat formil dan inkonstitusional. Sebab, proses revisi UU tersebut berlangsung tertutup dan tergesa-gesa, sehingga tak mengakomodir aspirasi publik maupun MK sendiri.

“Dengan proses yang tertutup, tidak mengakomodasikan kebutuhan MK dan aspirasi publik, serta dilakukan secara tergesa-gesa, revisi UU ini dapat dikatakan cacat formil dan inkonstitusional,” kata Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Violla menyebut, iktikad pembentuk undang-undang di balik revisi ini terlihat jelas dari segi prosedural pembentukan UU, yakni menyimpangi supremasi konstitusi. Pembuat Undang-undang bukan lagi melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi sudah melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi tepatnya Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, serta 1 Ayat (3) tentang negara hukum.

“Jadi bukan sekadar melanggar norma, prosedur pembentukan RUU ini sudah melanggar ruh demokrasi konstitusional dan negara hukum,” ujar Violla. Menurut Violla, Indonesia tidak mengenal fast-track legislation atau pembahasan Undang-undang secara kilat.

Baca juga  MK Persiapkan Diri Hadapi Permohonan Sengketa Pilkada
Dok: Suasana Sidang di MK

Sementara itu, Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan menilai rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru saja disahkan merupakan sebuah barter politik.

“Jabatan 15 tahun diberi ke generasi yang sekarang, maka itu adalah suatu barter politik. Kalau baiknya untuk generasi mendatang, bukan sekarang,” ujar Maruarar Siahaan dalam diskusi daring “Menguji Revisi UU Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi”, Senin (8/9).

Menurut dia, ketentuan peralihan diberlakukannya revisi undang-undang itu harus diatur untuk menghindari barter politik yang dikhawatirkan mempengaruhi independensi para hakim konstitusi yang tengah menjabat. Sebagian besar hakim konstitusi periode sekarang menjalani masa jabatan kedua yang dinilainya memungkinkan suatu kompromi.

Maruarar Siahaan menekankan independensi hakim harus benar-benar dikawal karena independensi bukan hak hakim untuk digunakan sebagai instrumen menolak pengawasan, melainkan hak dari rakyat agar hakim bersikap imparsial.

Untuk pengawasan, masa jabatan hingga 15 tahun seperti diatur dalam revisi UU MK perlu disertai dengan mekanisme pemakzulan agar hakim konstitusi memiliki kepatuhan etik yang sangat tinggi.

Sementara terkait rencana pengujian revisi undang-undang itu setelah resmi diundangkan, Maruarar Siahaan memandang cukup berat karena revisi itu menguntungkan para hakim konstitusi.

Baca juga  Minim Kehadiran Di Sidang MK, Tanggungjawab DPR Sebagai Pembuat UU Dipertanyakan

“Saya melihat MK tidak ada konflik kepentingan karena konflik kepentingan terjadi antara kepentingan pribadi dengan kewenangan yang dipikul. Di sini MK memperoleh keuntungan, tidak ada konflik kepentingan,” tutur dia.

Adapun dalam rapat paripurna pekan lalu, Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco mengetuk palu sidang paripurna tanda pengesahan RUU MK menjadi undang-undang setelah seluruh anggota sidang paripurna memberikan persetujuan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menegaskan, revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dilakukan sebagai akibat dari keputusan MK itu sendiri dan sudah ada pada periode DPR sebelumnya. Dirinya menyesalkan adanya tuduhan bahwa revisi UU ini sebagai barter politik.

”Kami menyesalkan adanya tuduhan barter dengan RUU ini dan itu. Justru, tuduhan itu merendahkan martabat sembilan hakim konstitusi itu sendiri,” kata Taufik dalam Forum Legislasi bertema “RUU Mahkamah Konstitusi: Bagaimana Memperkuat Kekuasaan Kehakiman?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut politikus Partai Nasdem ini, penghapusan periodesasi hakim konstitusi dalam UU tersebut, diharapkan agar mereka ini tidak berpikir lagi untuk mendapat posisi lainnya di luar MK.

”Melainkan mereka harus menjadi negarawan dan mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya. (red)

Komentar