oleh

Revisi UU KPK, DPR: Tak Ada Kaitan dengan Kasus KTP-el

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disosialisasikan. Agenda revisi ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (BKD) di sejumlah universitas/perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Akibat revisi ini, muncul sejumlah asumsi bahwa revisi tersebut erat hubungannya dengan mencuaknya kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el). Seperti diketahui, dalam proyek tersebut, sejumlah nama dari anggota DPR diduga terlibat dalam proyek yang menghabiskan anggaran negara senilai Rp 5,9 triliun.

banner 728x419

Mengetahui hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah tudingan yang mengatakan bahwa revisi UU KPK ada kaitannya dengan dirilisnya nama-nama anggota DPR dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun tersebut.

“Tidak ada. Revisi UU KPK itu adalah wacana yang memang ada tahun lalu. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa tahun lalu ada rencana revisi tersebut,” terang Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut anggota dari Fraksi Partai Gerindra ini, wacana revisi UU KPK memang sudah menjadi wacana yang direncanakan sebelum mencuaknya isu dugaan korupsi KTP-el. Di samping itu, ia juga mengakui bahwa revisi tersebut telah mendapat restu dari Pemerintah Indonesia sendiri.

“Secara lisan, pemerintah juga menyetujuinya dan di DPR sebagian menyetujuinya. Namun pada akhirnya tidak ditindaklanjuti. Presiden ketika itu menyampaikan perlu adanya sosialisasi dari revisi ini,” tambah Fadli mengingatkan.

Karenanya, ia pun kembali membantah bahwa tidak benar jika munculnya revisi UU KPK kali ini kesannya tiba-tiba dan dipaksakan.

“Karena revisi ini terkait dengan beberapa hal yang memang perlu ada penyempurnaan ketika itu, yakni soal masalah adanya dewan pengawas, penyidik, penyadapan dan satu lagi. Ada empat,” tuturnya kembali.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BKD Johnson Rajagukguk. Menurutnya, sosialisasi ini berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu. Meskipun revisi UU KPK tidak masuk dalam program Prolegnas DPR.

Ia pun membantah jika sosialisasi ini disebut-sebut sebagai upaya pelemahan KPK. Bagi Johnson, revisi tersebut lebih kepada upaya untuk menyempurnakan keberadaan KPK.

“Nggak ada. Menurut kami, tidak ada sedikit pun upaya melemahkan KPK bahwa ini misalnya berbeda pandangan atau pemikiran silahkan,” katanya. (ms)

Komentar

Berita Lainnya