Reforma Agraria, Jokowi Target 5 Juta Sertifikat Tanah Tahun 2017

Reforma Agraria, Jokowi Target 5 Juta Sertifikat Tanah Tahun 2017

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun ini akan membagikan 5 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Target ini

Jangan Sampai Agama Dipolitisasi Jadi Komoditas
Jokowi Tuntut Pengusaha Muda Lebih Gencar Berinovasi
Presiden Didesak Tunjuk Langsung Invididu Berkualitas Ikuti Seleksi Capim KP‎‎K‎

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun ini akan membagikan 5 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Target ini merupakan upaya pemerintah dalam hal reforma agraria.

“Jadi sekarang harus berani mengatakan ya, saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya,” tegas Jokowi dalam sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitas dan Kerja Sama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Penyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (25/3/2017).

Secara hukum,  kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan di wilayah NKRI. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat tersebut.

Adapun target Jokowi sebesar 5 juta sertifikat ini merupakan target dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena sebelumnya, target yang diberikan pemerintah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, biasanya hanya berkisar 500-700 ribu sertifikat.

“Selama ini, kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur. Dan melalui jalur rekruitmen Pengawai Negeri Sipil maupun yang lain, tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” jelas Jokowi kembali.

Seperti diketahui, dari 106 juta bidang tanah, pemerintah baru memberikan sertifikat sebesar 46 juta. Hingga pada 2025 nanti, semua bidang harus sudah disertifikatkan.

“Keadilan dalam penguasaan, dalam kepemilikan, dalam penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Untuk itu kami akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian dari reforma agraria untuk mewujudkan keadilan,” tandas Jokowi.

Kalau nanti tidak tercapai, tambah Jokowi, maka sejumlah pejabat harus bertanggung jawab. Mulai dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat provinsi, hingga menteri untuk tingkat pemerintahan tersebut.

“Reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, namun lebih kepada keadialan, tegasnya. (ms)

COMMENTS

DISQUS: