oleh

Realisasi Baru 36,37 Persen, Belanja Modal Menumpuk Di Akhir Tahun

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemerintah mencatat realisasi belanja modal hingga akhir Agustus baru mencapai Rp75 triliun atau hanya 36,37 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp206,2 triliun. Perlu upaya lebih keras agar realisasi itu bisa sesuai target.

Meski diklaim lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai Rp67 triliun, namun capaian kali ini tentu tak menggembirakan bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Sebab, masih di bawah 50 persen. Tentu hal ini tidak sejalan dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

banner 1280x904

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan masih rendahnya belanja modal disebabkan karena pembayaran yang dilakukan di kuartal akhir atau menumpuk di kuartal ke empat. Kondisi seperti itu diakui sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap penyerapan belanja modal. Akan tetapi, pemerintah siap menggenjot penyerapan dimaksud.

Baca juga  November Ekonomi Indonesia Akan Tumbuh Meroket

“Biasanya  pihak ketiga yang melaksanakan dia ingin semua diterima sekaligus di akhir tahun. Jadi biasanya on the pipeline sudah, tapi pembayaran dan realisasinya menggunakan kuartal yang terakhir,” kata Mardiasmo di Jakarta, seperti diberitakan Kamis 21 September September 2017.

Namun, mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini memastikan, belum maksimalnya penyerapan belanja modal bukan karena anggaran yang diperlukan tidak ada. Dia menyatakan anggaran yang dibutuhkan telah tersedia dan kemungkinan yang baru dibayar hanya termin satu.

Baca juga  Bulog Komitmen Serap Gabah Dari Petani

Sementara termin dua dan tiga dibuat sekaligus di termin akhir. Lebih jauh, tambahnya, jika melihat pola tahunan maka biasanya penyerapan belanja modal tak sampai 100 persen dan hanya 90-95 persen setiap tahunnya.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan belanja modal memang harus didorong agar serapannya lebih baik. Menurutnnya serapan yang masih rendah menjadi kebiasaan kementerian dan lembaga yang menunda-nunda penggunaan hingga akhir November-Desember.

“Memang harus didorong lagi terus supaya k/l membelanjakan. Kita akan membicarakan dalam pemerintahan,” pungkas Darmin. (MTV)

Komentar