oleh

Rawan Terjadi Korupsi, Fitra Ingatkan Transparansi Penggunaan Dana Covid-19

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta pemerintah untuk transparan terkait penggunaan anggaran dalam menanggulangi wabah virus corona (covid-19) agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

banner 1280x904

“Keluarnya Inpres sekadar langkah taktis pemerintah karena bersifat teknis-administratif relokasi anggaran. Yang lebih strategis adalah mengeluarkan Perppu tentang APBN 2020 dengan memasukkan realokasi anggaran untuk Bencana Nonalam,” kata Manager Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Baca juga  Dinilai Berhasil, PBB Adopsi Resolusi Arab Saudi Tangani Covid-19

Hadi meminta pemerintah pusat dan daerah mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19. Ini karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Terdapat potensi terjadinya tindak korupsi apabila penggunaan anggaran tidak transparan dan diawasi dengan baik. Hal tersebut berkaca pada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Baca juga  Berjaya Saat COVID-19, Pengamat Sarankan Investasi ke Sektor IT

“Misalnya, korupsi vaksin flu burung, dan korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah,” katanya.

Menurut dia, penegak hukum harus memiliki komitmen kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan korupsi anggaran penanganan bencana. Ini untuk menghindari terjadinya pengulangan korupsi anggaran penanganan bencana, terlebih diberlakukannya kelonggaran pengelolaan anggaran. (re)

Komentar