Ratusan Kepala Daerah, Baru 13 yang Lapor Gratifikasi ke KPK Tahun 2018 Ini

Ratusan Kepala Daerah, Baru 13 yang Lapor Gratifikasi ke KPK Tahun 2018 Ini

Calon Kepala Daerah; Kapasitas dan Kapabilitas Utama, Cantik Jadi Nilai Tambah
7 Pemimpin Perempuan Sulut Ini Tak Sekedar Cantik Tapi Juga Hebat
Sepuluh Kota di Indonesia Ini Dianugerahi Gelar ‘Kota Layak Pemuda’

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sepanjang tahun 2018 yang baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini, KPK menerima berbagai laporan gratifikasi dari kepala daerah. Dari ratusan kepala daerah di Indonesia, ternyata hanya 13 orang saja yang melapor ke KPK.

KPK mencatat dari Januari 2018 hingga April 2018, hanya ada 13 orang kepala daerah yang melaporkan penerimaan yang diduga gratifikasi. Dari 13 orang kepala daerah itu, KPK tidak mengungkap berapa saja jumlah gratifikasi yang dilaporkan.

“Total 34 pelaporan dari 13 kepala daerah tersebut,” ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Kamis (3/5/2018).

Siapa saja 13 orang itu? Berikut daftarnya (daftar bukan berdasarkan peringkat):

– Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno
– Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
– Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
– Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani
– Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo
– Bupati Bulukumba A M Sukri Andi Sapperwali
– Wali Kota Batam Muhammad Rudi
– Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase (laporan penolakan)
– Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur
– Wakil Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi
– Bupati Bungo Mashuri
– Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana
– Bupati Situbondo Dadang Wigiarto

Baca juga  Diduga Menerima Gratifikasi, KPK Tetapkan Bupati Kebumen Sebagai Tersangka

Gratifikasi menjadi salah satu perhatian serius KPK. Dalam ranah itu, KPK telah memproses sejumlah kepala daerah, sebut saja Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari, Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif, serta yang terkini Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, merupakan daftar kepala daerah yang kini masih diproses KPK.

Baca juga  Calon Kepala Daerah akan Ditersengkakan KPK, Pemerintah: Ditunda Dulu lah

KPK juga telah berkali-kali memperingatkan penyelenggara negara, termasuk kepala daerah untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Batas waktu pelaporannya adalah 30 hari kerja sejak diterima.

“Mengacu ke Pasal 12 C UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapor gratisikasi dibebaskan dari ancaman Pidana Pasal 12 B yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup,” kata Giri.

Menurutnya, KPK juga telah memfasilitasi untuk mempermudah pelaporan gratifikasi. Tidak hanya disampaikan langsung, tetapi juga dapat dilakuakn melalui email, website, hingga aplikasi di perangkat ponsel pintar.

“Jadi tidak alasan lagi sulit melaporkan gratifikasi. Bahkan di sejumlah kementerian, BUMN, BUMD, dan daerah sudah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Sehingga laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG setempat,” tutur Giri. (de)

COMMENTS