oleh

Putuskan RUU KUHP Atur Pidana Korupsi, Panja: KPK Tak Perlu Khawatir

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Benny Kabur Harman menyatakan, pemerintah dan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) telah memutuskan untuk mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RUU KUHP.

Dikabarkan sebelumnya, wacana tersebut menjadi perdebatan antara pemerintah, DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pembahasan terkait aturan pidana korupsi yang akan dimasukkan dalam RUU KUHP ataukah tidak. Mereka yang menolak, salah satunya berdasar pada jenis kejahatan, bahwa tindak pidana korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa sehingga perlu diatur dalam undung-undang tersendiri (khusus).

banner 728x419

Kepala Bagian Litigasi dan Nonlitigasi KPK Evi Laili Cholis mengutarakan ketidaksepakatannya atas putusan pemerintah bersama DPR. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan kehilangan lex specialis-nya.

Baca Juga:  Pimpinan KPK Temui Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?

Menanggapi hal tersebut, Benny membantah kekhawatiran KPK. Selain ia menganggap hal tersebut tidak akan melemahkan kewenangannya, juga kekhawatiran KPK ini tidak berdasar.

Ia memaparkan, bahwa dalam pembahasan tindak pidana korupsi di RUU KUHP, pemerintah dan DPR justru hendak menguatkan dan melengkapi undang-undang KPK yang belum diatur secara menyeluruh, juga mengingat lingkup tindak pidana yang disebutkan dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Ia mencontohkan tindak pidana memperdagangkan pengaruh yang belum diatur dalam undang-undang tipikor.

“Misalnya tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Di dalam undang-undang tipikor itu enggak ada. Kami masukkan itu. Jadi memperkuat sebenarnya itu,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Baca Juga:  Penyelidikan 36 Kasus Korupsi Dihentikan KPK, DPR: Harus Dijelaskan ke Publik

Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama sekali tidak akan mengubah norma yang sudah diatur dalam UU KPK maupun UU Tipikor.

“Jadi, soal teknisnya itu diatur dalam undang-undang KPK, jadi yang berlaku tetap undang-undang KPK yang lex specialis kalau teknisnya nanti,” tegasnya.

Benny berharap, hal tersebut tidak menjadi kekhawatiran KPK setelah ini diatur dalam RUU KUHP. Karena tidak akan mengurangi sedikit pun kewenangan dan kedudukan KPK sebagai lembaga independen.

Komentar

Berita Lainnya