oleh

PSBB Malang Raya akan Mulai Diterapkan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pengajuan PSBB Malang Raya yang sebelumnya sudah disepakati oleh Pemerintah daerah di wilayah Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang dan Kota Batu), Jawa Timur kini sudah resmi disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Berita persetujuan ini dikabarkan oleh Bupati Malang.

Bupati Malang Sanusi menyebutkan bahwa usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Pemkab Malang bahkan sudah mengambil langkah cepat yakni, menggodok Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan PSBB di Malang Raya.

banner 1280x904

“Sudah disetujui (PSBB), dan malam kemarin kami gerak cepat menyelesaikan Perbup untuk pedoman pelaksanaan PSBB. Draft Perbup sudah kami kirimkan ke Pemprov Jatim,” kata Sanusi saat diwawancarai, Selasa (5/2020).

Untuk teknisnya, Sanusi menambahkan bahwa sebanyak 33 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang akan dibagi menjadi dua zona selama pelaksanaan PSBB. Dua zona tersebut adalah merah dan hijau, khusus untuk zona merah maka akan dilakukan pengawasan yang ketat mengenai pemberlakukan physical distancing.

Selain ada pembagian dua zona, penerapan PSBB di Malang Raya juga nantinya akan mengatur jam malam dan pengaturan physical distancing di pasar-pasar. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PSBB di Malang Raya berlangsung cepat dan hasilnya maksimal.

Penertiban Pasar dan Pusat Keramaian

Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Malang Raya yang sudah disetujui oleh Kemenkes langsung direspon cepat oleh Pemda di Malang Raya. Hal pertama yang dilakukan ialah menaati arahan Ketua Gugus Covid-19 pusat dengan melakukan penertiban pasar dan pusat-pusat keramaian.

Baca juga  PSBB Gorontalo Mulai Berlaku, Pasar Ditutup dan Diganti Pasar Online

Pasar tradisional dan pasar modern diperbolehkan untuk beroperasi namun, harus tetap memperhatikan dan mematuhi anjuran social distancing. Pemda di Malang Raya ingin mengarahkan bahwa pasar-pasar maupun pusat perbelanjaan harus di desain menjadi pasar dan tempat yang patuh terhadap aturan social distancing.

Selain itu, Penerapan PSBB di Malang Raya juga akan mencontoh aturan pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya seperti memindahkan pasar ke tempat yang lebih luas dan besar. Dengan pemindahan tersebut jarak antara tiap-tiap penjual misalnya bisa diatur hingga jarak 4 meter.

Opsi lain yang juga turut dipertimbangkan oleh Pemda di Malang Raya mengenai penertiban pasar dan pusat keramaian ialah dengan memberlakukan aturan ganjil genap agar para pedagang dapat berjualan secara bergantian. Cara ini merupakan strategi agar pasar tetap bisa beroperasi dan tidak perlu menutup aktivitas kegiatan ekonomi.

Aturan Jam Malam dan Penangguhan SIM

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata telah memberikan usulan terkait tahapan proses pelaksanaan PSBB di Malang Raya. Usulannya ialah membentuk pos penyekatan dan penambahan pos check point.

Baca juga  Kendalikan Arus Mudik, Bandara Sultan Babullah Ternate Ditutup

Pos penyekatan sendiri berfungsi sebagai pengawasan bagi masyarakat yang akan masuk ke wilayah Kota Malang. Fungsi pos penyekatan sangat penting dan pelaksanaannya harus teliti juga ketat. Hal ini dilakukan untuk mengawasi setiap masyarakat yang masuk dan keluar dari wilayah Malang Raya.

Apabila terdapat masyarakat yang melakukan kunjungan dengan kepentingan yang tidak mendesak atau penting maka akan diminta untuk putar balik. Sedangkan untuk kendaraan yang mengangkut penumpang hanya diizinkan mengangkut 50% jumlah penumpang dari kapasitas kendaraan itu sendiri.

Usulan kedua yang juga dipertimbangkan ialah pemberlakuan jam malam. Untuk aturan jama malam, diusulkan bahwa mulai pukul 21.00 – 04.00 tidak diperkenankan ada aktivitas ataupun kegiatan masyarakat selama jam tersebut. Apabila kedapatan masyarakat yang tidak patuh dengan aturan jam malam, maka harus siap untuk dirazia dan diberikan sanksi tegas.

Mengenai sanksi sendiri, terdapat pula usulan tambahan sanksi bagi masyarakat yang melanggar PSBB yakni, penangguhan pengurusan SIM, penundaan perpanjangan SIM, atau penundaan dalam pembuatan SKCK. Hal ini semata-mata diberlakukan untuk kebaikan bersama dalam mensukseskan pelaksanaan PSBB di Malang Raya. (fimela.com)

Komentar