oleh

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terkendala, Rieke: Hentikan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Berdasarkan kajian tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas permasalahan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Tim JPN menyimpulkan beberapa hal yang mungkin dihadapi pada tahap pengadaan tanah.

Hal tersebut, yakni status lahan masih sengketa. Ada penghuni tanpa hak yang mendiami lahan dan penolakan jumlah ganti rugi yang ditawarkan.

banner 1280x904

Atas permasalahan itu, sorotan pun datang dari Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Diah Pitaloka. Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan proyek tersebut.

Rieke mempertanyakan sumber dana proyek yang harus dikeluarkan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (Persero) VIII dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Keempat BUMN tersebut diwajibkan menyetor tunai secara bertahap untuk pembebasan lahan.

“Dari mana dananya? Kalau tidak mungkin, tidak bisa dipaksakan,” kata Rieke di gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sorotan tersebut bermula ketika Rieke mendengar adanya perundingan pemerintah dengan China Development Bank (CDB) selaku debitor. Dikabarkan, CDB menawarkan pembiayaan jika konsorsium kesulitan pembebasan lahan.

“Itu harus dipastikan nanti hak milik proyeknya seperti apa,” tegas Rieke.

Selain itu, ia turut menyoroti pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengatakan proyek kereta cepat bisa mengambil dana dari APBN. Terkait itu, Rieke meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak menyepakati rencana tersebut.

Menkeu Sri Mulyani pun menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN.

“Dari awal hingga saat ini, selalu disampaikan proyek kereta cepat tidak menggunakan anggaran APBN dan tidak meminta jaminan pemerintah,” tuturnya. (ms)

Komentar