oleh

Profil dan Harta Kekayaan 10 Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

Pemilihan sepuluh nama pimpinan MPR itu dimulai dari pengajuan satu nama dari seluruh fraksi partai dan kelompok DPD. Sepuluh nama itu diusulkan dalam rapat gabungan fraksi dan perwakilan DPD, Kamis (3/10/2019) siang.

Setelahnya, semua fraksi dan perwakilan DPD menggelar musyawarah untuk menentukan nama ketua MPR. Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Berikut profil ketua dan wakil ketua MPR yang terpilih:

1. Bambang Soesatyo (Ketua MPR)

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo ini terpilih secara aklamasi. Dalam rapat gabungan tertutup sembilan fraksi partai dan DPD mendukung mantan Ketua DPR ini menjadi Ketua MPR.

Dalam karier politiknya, Bambang berhasil masuk ke DPR pada Pemilu 2009 dengan mencalonkan diri sebagai caleg di dapil Jawa Tengah VII meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Ketika itu, ia menjadi anggota Komisi III DPR. Bambang kembali terpilih sebagai anggota DPR dan pernah menjadi Ketua Komisi III DPR. Pada Tahun 2018, peran Bambang di DPR semakin besar setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk Bambang menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Ketua MPR ini memiliki hobi otomotif. Bambang memiliki sejumlah koleksi mobil mewah. Ia memiliki beberapa supercar, sedan mewah, hingga beberapa MPV dan SUV. Seperti Toyota Vellfire, Land Rover, Jeep Rubicon, Porsche Cayenne, Ferrari California, Rolls-Royce Phantom, Hummer H2, Bentley Mulsane, hingga Mercedes-Benz S400. Juga beberapa sepeda motor seperti Harley-Davidson.

Rincian harta kekayaan Bamsoet berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK, (pelaporan 29 Maret 2019):

27 tanah dan bangunan senilai Rp 71.217.095.000, tersebar di beberapa daerah yaitu Jakarta Timur, Bogor, Jakarta Pusat, Purbalingga, Banjarnegara, Jakarta Selatan, Bandung, serta Klungkung. 13 kendaraan bermotor senilai Rp 18.560.000.000.

Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.068.000.000. Surat berharga senilai Rp 120.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 7.054.325.429. Total harta: Rp 98.019.420.429.

Bambang tercatat telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebanyak 4 kali. Pelaporan itu dilakukannya saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 (31 Maret 2016), anggota DPR periode 2009-2014 (28 Januari 2010), Ketua DPR 2018-2019 (31 Desember 2017), dan Ketua DPR (31 Desember 2018).

2. Ahmad Basarah

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua MPR. Basarah dilantik dalam sidang paripurna MPR yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

PDI-P mengusung Basarah kembali menjadi pimpinan MPR karena memiliki pengalaman dan memahaminya masalah ketatanegaraan dan empat pilar.

Perjalanan politik Basarah di mulai sejak masuk DPR sejak periode 2004-2009 dari Fraksi PDI-P. Ia berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Berbagai pihak menilai Basarah layak menjabat pimpinan MPR. Di MPR, Basarah selama ini aktif dalam sosialisasi empat pilar.

Basarah pernah menjabat Wakil Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar MPR periode 2009-2014.

Rincian harta kekayaan Basarah berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK (pelaporan 11 April 2019):

7 tanah dan bangunan senilai Rp 5.928.000.000, asetnya tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta Timur, Bogor, dan Malang. 5 kendaraan bermotor senilai Rp 2.261.000.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp 146.106.500. Kas dan setara kas lainnya senilai Rp 2.537.608.330. Hutang: Rp 802.229.681. Total harta: Rp 10.070.485.149

Total lima kali Ahmad Basarah telah melaporkan kekayaannya kepada KPK. Laporan itu disampaikannya kala menjabat untuk beberapa posisi yakni anggota DPR periode 2009-2014 (18 April 2013 dan 26 Januari 2010), anggota DPR periode 2014-2019 (20 Januari 2015), anggota DPR periode 2014-2019 (31 Desember 2017), serta calon anggota DPR (31 Desember 2018).

3. Ahmad Muzani

Ahmad Muzani (Ketua Fraksi Gerindra DPR RI)

Sosok Ahmad Muzani menjabat sebagai Sekjen Gerindra sejak tahun 2008. Dia berasal dari dari daerah pemilihan Lampung I. Sebelumnya, Muzani juga menjabat sebagai wakil ketua pada periode 2014-2019.

Perjalanan karier politik Muzani dimulai pada Pemilu 2009. Muzani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I yang terdiri dari Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro.

Muzani berhasil lolos ke parlemen periode 2009-2014 setelah meraih 24.723 suara. Kemudian, bergabung dalam Komisi I yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.

Selain aktif di dunia politik nasional, Muzani juga pernah bekerja sebagai guru dan wartawan. Dia tercatat menjadi guru di SMA Muhammadiyah 13 pada tahun 1990. Sebelumnya di tahun 1989, Muzani jadi wartawan di Majalah Amanah.

Pria kelahiran 51 tahun lalu ini juga menghabiskan karirnya sebagai pengusaha. Dia banyak menghabiskan masa kecilnya di Tegal, Jawa Tengah.

Rincian harta kekayaan Muzani berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK, pelaporan 29 Mei 2019.

29 tanah dan bangunan senilai Rp 17.780.956.000. Aset itu berada di Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, Tegal, Jakarta Pusat, dan Serang. 4 kendaraan bermotor senilai Rp 1.225.000.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp 737.500.000. Surat berharga senilai Rp 375.250.000. Kas dan setara kas senilai Rp 3.770.000.000. Harta lainnya: Rp 1.800.000.000. Total harta: Rp 25.688.706.000.

Baca juga  Ketua DPR: Nilai Tukar Rupiah Harus Tetap Terjaga

Hanya dua kali Muzani menyampaikan kekayaannya ke KPK, yakni saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 (1 Januari 2010) serta anggota DPR periode (31 Desember 2018).

4. Arsul Sani

Arsul Sani merupakan politikus PPP yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah X. Arsul pernah menjabat anggota DPR RI periode 2014-2019.

Arsul lahir di Pekalongan, 55 tahun lalu. Sejak April 2016, dia dipercaya DPP PPP menjabat sebagai Sekjen.

Dia pernah mengenyam bangku pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Arsul kemudian melanjutkan pendidikan ke School of Law & Legal Practice, University of Technology, Sydney – Australia; Glasgow School of Business & Society, Glasgow Caledonian University.

Pengalaman organisasinya dimulai sejak aktivis HMI. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum UI (1985) dan Sekretaris Umum Korkom UI (1986-1987).

Rincian harta kekayaan Arsul berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK, pelaporan 25 Juni 2019.

6 tanah dan bangunan senilai Rp 13.050.000.000. Aset berada di Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Batang. 3 kendaraan bermotor senilai Rp 528.500.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp 126.500.000. Surat berharga senilai Rp 405.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 5.196.600.000. Total harta: Rp 19.306.600.000.

Dua kali Arsul Sani melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Lima pelaporan itu dilakukannya saat ia menduduki beberapa jabatan yakni anggota DPR periode 2014-2019 (13 November 2014) dan calon anggota DPR (31 Desember 2018).

5. Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem)

Lestari Moerdijat merupakan nama yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk mengisi kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024.

Perempuan kelahiran Surabaya 30 November 1967 itu merupakan pendatang baru di parlemen. Dia maju sebagai calon legislatif Pemilu 2019 untuk NasDem dari Daerah Pemilihan Dapil 2 Jawa Tengah.

Kader Partai NasDem yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Rerie ini bahkan memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2019.

Lestari meraih 162.996 suara, di dapil 2 Jawa Tengah berhasil mengamankan kursi di Parlemen di dapil yang disebut tingkat persaingan tinggi karena diisi oleh caleg incumbent.

Rincian harta kekayaan Mbak Ririe berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK pelaporan 31 Maret 2019.

6 tanah dan bangunan senilai Rp 18.766.807.756. Aset berada di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. 2 kendaraan bermotor senilai Rp 1.120.000.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp 6.500.000.000. Surat berharga senilai Rp 670.461.791. Kas dan setara kas senilai Rp 9.879.520.872. Harta lainnya: Rp 1.072.265.129. Hutang: Rp 1.535.439.463. Total harta: Rp 36.473.616.085

Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie hanya melaporkan harta kekayaannya satu kali ke KPK yakni sebagai calon anggota DPR RI (15 Maret 2019).

6. Jazilul Fawaid

Jazilul lahir di Pulau Bawean dekat dengan Gresik, Jawa Timur. Dia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dan bertugas di komisi V. Namun, ia pindah ke komisi III pada akhir masa jabatannya.

Pada Pileg 2019, Jazilul kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif di dapil Jawa Timur X meliputi dengan perolehan suara sebanyak 186.838.

Sejak duduk di bangku perkuliahan, Jazilul aktif dalam organisasi mahasiswa PMII. Jazilul sempat dipercaya sebagai staf khusus Muhaimin Iskandar saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pria kelahiran 48 tahun lalu ini juga bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAISNU). Dia juga merupakan seorang pengusaha.

Rincian harta kekayaan Jazilul berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK pelaporan 31 Maret 2019.

14 tanah dan bangunan senilai Rp 1.894.962.750. Aset tersebar di sejumlah daerah yakni Tangerang Selatan, Bandung, dan Gresik. 3 kendaraan bermotor senilai Rp 510.000.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp 39.835.000. Kas dan setara kas senilai Rp 5.418.384.311. Total harta: Rp 7.863.182.061.

Pelaporan dilakukan sebanyak dua kali oleh Jazilul saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 (27 November 2014, 31 Desember 2018).

7. Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid lahir di Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dia adalah politikus senior PKS. Hidayat merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ke-11, menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2009. Hidayat juga pernah duduk sebagai Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada periode sebelumnya, Hidayat adalah salah satu Wakil Ketua MPR bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua DPP PDI-Perjuangan, Ahmad Basarah, politisi Golkar Mahyudin, dan Politisi Partai Demokrat, Evert Ernest Mangindaan.

Karier politik Hidayat dimulai sejak tahun 2004 hingga sekarang. Pada Pemilu 2019, Hidayat maju melalui daerah pemilihan DKI Jakarta II. Ia berhasil memeroleh suara sebanyak 281.372 suara.

Baca juga  Undang Komunitas Mobile Legends, Ketua MPR: Para Gamers Harus Kuasai IPTEK

Rincian harta kekayaan Hidayat berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK pelaporan 6 Maret 2019.

8 tanah dan bangunan senilai Rp 15.431.414.000, aset berada di Bekasi, Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 2 kendaraan bermotor senilai Rp 1.085.000.000, Harta bergerak lainnya senilai Rp 500.070.000. Surat berharga Rp 3.261.500.000. Kas dan setara kas senilai Rp 4.605.523.755. Hutang: Rp 5.500.000.000. Total harta: Rp 19.383.507.755

Dikutip dari laman KPK, Hidayat Nur Wahid telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebanyak 7 kali. Laporan itu disampaikannya kala ia menduduki sejumlah jabatan seperti Ketua MPR periode 2004-2009 (31 Desember 2006), anggota DPR periode 2009-2014 (1 Desember 2009, 28 Maret 2012, 28 April 2014, Wakil Ketua MPR (1 November 2014), pelaporan periodik pada 8 Januari 2003, serta pelaporan sebagai calon anggota DPR (31 Desember 2018).

8. Zulkifli Hasan

Zulkifli pernah menjabat Menteri Kehutanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-2010.

Zulkifli juga pernah duduk sebagai anggota DPR Komisi VI. Selain itu dia pernah menduduki posisi Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009.

Saat ini Zulkifli juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Anaknya, Zeta Anjani saat ini mengikuti jejak ayahnya sebagai anggota legislatif. Zeta duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 209-2024.

Sebelumnya Zulkifli menjabat sebagai Ketua MPR pada periode 2014-2019. Zulkifli adalah caleg dari PAN untuk dapil Lampung yang berhasil meraih 132.039 suara yang meliputi Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Rincian harta kekayaan Zulkifli berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK (pelaporan 26 Februari 2019).

9 tanah dan bangunan senilai Rp 12.985.500.000, tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta Timur dan Bogor. 1 kendaraan bermotor senilai Rp 650.000.000 dengan jenis Mobil Toyota Alphard. Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.500.000.000. Surat berharga senilai Rp 4.990.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 7.801.710.246. Hutang: Rp 1.500.000.000. Total harta: Rp 26.427.210.246

Dari laman KPK, total tujuh kali Zulkifli Hasan atau yang karib disapa Zulhas melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pelaporan itu dilakukannya saat ia menjabat beberapa posisi yakni anggota DPR periode 2004-2009 (29 Januari 2007), Menteri Kehutanan periode 2009-2014 (11 Desember 2009, 16 April 2013, 16 April 2013), Ketua MPR periode 2014-2019 (14 November 2014, 31 Desember 2018).

9. Fadel Muhammad

Fadel Muhammad merupakan pimpinan MPR dari unsur DPD. Fadel sudah malang melintang berada di pemerintahan.

Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2009-2014. Fadel Muhammad juga dikenal sebagai salah seorang pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Dia juga sempat aktif sebagai politikus Partai Golkar. Dia meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada.

Rincian harta kekayaan Fadel berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK pelaporan 31 Mei 2019.

8 tanah dan bangunan senilai Rp 41.745.650.000. Aset berada di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan dan Bogor. Harta bergerak lainnya senilai Rp 928.950.000. Surat berharga senilai Rp 70.113.407.772. Kas dan setara kas senilai Rp 1.024.949.169. Total harta: Rp 113.812.956.941.

Delapan pelaporan kekayaan telah disampaikan Fadel. Laporan itu disampaikan diantaranya saat itu menjabat sebagai Gubernur Gorontalo 2007-2012 (3 Juli 2006), Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2014 (30 November 2009, 5 Januari 2012, anggota DPR periode 2014-2019 (20 Oktober 2014, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018), serta calon anggota DPD (31 Mei 2019).

10. Syarief Hasan

Syarief Hasan merupakan politikus senior dari Partai Demokrat. Dia menghabiskan masa kecilnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berusia 70 tahun ini aktif menjadi anggota HMI di masa mudanya. Karir politiknya moncer saat bergabung dengan Partai Demokrat.

Syarief Hasan sebelumnya adalah anggota di Komisi I DPR. Syarief adalah salah satu politisi senior. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Dia kini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat periode 2015-2020. Syarief mendapatkan gelar doktor dari Universitas YAI Jakarta pada tahun 2007.

Rincian harta kekayaan Syarief berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK pelaporan 29 Mei 2019.

8 tanah dan bangunan senilai Rp 14.713.442.000. Asetnya berada di Bogor, Cianjur, dan Jakarta Selatan. 1 kendaraan bermotor senilai Rp 488.730.973, Harta bergerak lainnya senilai Rp 3.500.000.000. Surat berharga senilai Rp 2.600.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 735.845.248. Total harta: Rp 22.038.018.221

Syarief tercatat telah melaporkan kekayaannya sebanyak delapan kali pada KPK. Pelaporan itu dilakukannya saat ia masih menjabat Anggota DPR periode 2004-2009 (25 Januari 2008), Menteri Koperasi dan UKM periode 2009-2014 (24 November 2019, 1 Agustus 2012, 1 Agustus 2012), Anggota DPR periode 2014-2019 (30 September 2014, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018), serta pelaporan pada 24 Desember 2003. (red)