oleh

PP Muhammadiyah: Negara Pancasila sebagai Dar Al-Ahdi wa Al-Syahadah

SUARADEWAN.com – Konsep “Negara Pancasila” sebagai Dar Al-Ahdi wa Al-Syahadah telah menjadi keputusan/sikap resmi dari Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah. Sikap tersebut diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 18-22 Syawal 1436 Hijriyah, bertepatan tanggal 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Konsep ini didasarkan pada pemikiran yang selama ini sudah menjadi pedoman dan rujukan organisasi, seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.

banner 728x419

“Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah,” terangnya dalam Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di “Negara Pancasila sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”, 2015.

Hadirnya konsep “Negara Pancasila” ini bertujuan agar warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya, sebagai kekuatan mayoritas, mampu mengisi dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengannya, NKRI diharapkan mampu menjadi negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat, sejalan dengan cita-cita Badlatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

Pembentukan Negara Indonesia

Saat diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dinilai oleh PP Muhammadiyah sebagai anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Dan spirit ketuhanan yang menjiwai lahirnya Indonesia tertuang tegas dalam Pembukaan UUD 1945.

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, senada dengan Bapak Proklamator Ir. Soekarno, PP Muhammadiyah juga mengamini bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang fundamental, yakni sebagai Philosofische Grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

“Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran, dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara dengan penuh makna dan kesungguhan,” terangnya.

Memang, secara historis, kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan dan keagamaan ini punya mata rantai sejarah yang panjang, khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Fakta-fakta sejarah inilah yang kemudian menjadi dasar pandangan sikap dari PP Muhammadiyah.

“Dalam perjalanan sejarah itu, peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa.”

Dikisahkan bagaimana peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang modern dan terorganisir pada awal abad ke-20. Ini ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam, seperti Jami’atul Khair (1905), Sarekat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), serta Nahdlatul Ulama (1926) dan lain sebagainya.

Belum lagi Kongres Wanita pertama di tahun 1928. Aisyiyah kala itu sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemprakarsa dan penyelenggara, yang merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional.

“Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya, menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,” ungkapnya lanjut.

Meski Indonesia sempat mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode pemerintahan, seperti di era Revolusi (1945-1949, Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi di tahun 1998, tetapi dalam perjalannya, umat Islam tetap mampu mengambil peranan yang signifikan. Dan itu ditopang melalui organisasi-organisasi Islam dan para tokohnya maupun melalui gerakan massa.

 “Dalam pergulatan bangsa yang sarat dinamika itu, selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, juga terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggal bagi perkembangan Indonesia ke depan.”

Namun sayang, meski mampu melalui beragam kesulitan komplek tersebut, kehidupan bangsa dan negara Indonesia sampai hari ini masih ditandai kejumudan (stagnasi), peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) di berbagai bidang kehidupan.

Baca Juga:  Perluas Gerakan, Struktur Definitif Aliansi Bela Garuda Dikukuhkan

“Meski terdapat banyak kemajuan, seperti perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan suasana kemajemukan bangsa yang terjaga, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak persoalan rumit dan mendesak lainnya yang harus diselesaikan,” ingatnya.

Dan di antara masalah yang cukup serius hari ini adalah korupsi yagn masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumber daya alam yang diekploitasi dan dikuasi pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Ditambah lagi kehidupan kebangsaan yang juga masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa.

“Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elit dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnaya,” sesalnya.

Sementara itu, lanjutnya, proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tadzlim) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradok dan konflik nilai inilah yang bagi PP Muhammadiyah menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

“Akibat lebih jauh dair masalah-masalah krusial dan kondisi yang bertentangan itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain,” sesalnya kembali.

Ya, Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, ketatanegaraan, kerusakan lingkungan, serta sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya lainnya yang krusial tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh, maka Indonesia berpotensi menjadi “negara gagal” dan salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan.

“Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan. Karenanya, Muhammadiyah memandang penting langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya politik, ekonomi, dan budaya menuju Indonesia Berkemajuan,” tegasnya.

Dalam visi-misi Muhammadiyah, Indonesia Berkemajuan merupakan kondisi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terlandung dalam lima sila Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Fondasinya sendiri sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa sejak tahun 1945.

Peran Strategis Muhammadiyah

Sebagai kekuatan nasional, Muhammadiyah sudah berjuang lama dalam pergerakan kemerdekaan. Melalui para tokohnya, Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indoensia. Ia punya komitmen dan tanggung jawab tinggi utnuk memajukan kehidupan bangsa dan negara.

“Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman,” ungkapnya.

Gerakan Islam berkemajuan ini sendiri, dalam perspektifnya, dilandaskan pada pandangan bahwa Islam merupakan “agama peradaban” (din al-hadlarah) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan.

“Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan hidup. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman,” tetapnya.

Dari sana kita kemudian mengetahui bahwa Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan di bawah gerakan Muhammadiyah ini merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam Q.S. Ali Imran: 104 dan 110. Ini pulalah yang kemudian menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah.

Maka tak disangkal lagi bahwa Muhamadiyah dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal mendasarkan diri pada pandangan Islam berkemajuan ini. komitmennya tegas, yakni berkiprah menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutuhan hidup secara dinamis menuju peradaban yang utama.

“Islam ditegakkan untuk menjungjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi. Islam Berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan,” terangnya.

Selain itu, Islam Berkemajuan juga anti terhadap seagala bentuk pengrusakan di muka bumi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Hematnya, Islam Berkemajuan secara positif memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan; menyebarkan pesan damai, toleran, dan sikap moderat di segala bidang kehidupan.

“Dengan kata lain, Islam Berkemajuan adalah Islam yang mengemban risalah rahmatan lil alamin yang menyatu dan memberi warna keindonesiaan serta kemanusiaan universal,” tegasnya.

Baca Juga:  PBNU: Hina Pancasila dan UUD 45, Hina Para Ulama

Melihat misi Muhammadiyah di atas, maka terang bahwa peran strategis yang hendak diwujudkan adalah berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-upaya mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta mengembangkan moral politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia.

“Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri menetapkan KH. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tertanggal 27 Desember 1961,” ungkapnya bangga.

Kiranya jelas bahwa kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad eksis sebagai satu elemen perjuangan bangsa Indonesia merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat”, berkorban, dan memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia.

“Karenanya, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai Negara Pancasila,” tegasnya.

Kedudukan Negara Pancasila

Oleh karena Muhammadiyah memandang NKRI berdiri di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam, maka Negara Pancasila mutlak Muhammadiyah terima. Sebagaimana ditegaskan di awal, Negara Pancasila mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang dapat diaktualisasikan sebagai Baldatun Thayyibatung wa Rabbun Ghafur yang berkehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.

Negara Pancasila juga dinilai tegas oleh Muhammadiyah sebagai hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam).

“Negara ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa, beribadah dan memakmurkannya, menjalankan fungsi kekhalifaan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya, memiliki relasi hubungan dengan Allah dan dengan sesama yang harmonis, mengembangkan pergaulan antar komponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa, serta menjadi bangsa unggulan bermartabat,” terangnya.

Karenanya, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia ditempatkan sebagai ideologi yang harus mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa.

“Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam,” tegasnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila itu islami karena substansinya pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

“Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius), hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.”

Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaa yang positif itulah, dalam pandangan Muhammadiyah, umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi teladan yang baik (uswah hasanah) dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad memperjuangkan Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai dengan Kepribadiannya, yakni:

  1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan;
  2. Memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan (ukhuwah islamiyah);
  3. Memiliki pandangan luas dengan memegang teguh ajaran Islam;
  4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan;
  5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah;
  6. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan menjadi teladan yang baik;
  7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam;
  8. Kerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya;
  9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara; dan
  10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Sebagai Gerakan Islam, Muhammadiyah menyadari sepenuhnya bahwa Negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Karenanya, sebagaimana terkandung dalam butir kelima Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) tahun 1969, “Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun suatu negara yang adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Demikianlah sikap PP Muhammadiyah terhadap ideologi negara bernama Pancasila yang terangkum apik dalam “Negara Pancasila sebagai Dar Al-Ahdi wa Al-Syahadah,” tertanda Ketua Umum Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan Sekretaris Umum Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. yang lahir dan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47, Makassar, 2015. (ms)

Komentar

Berita Lainnya