oleh

PP Muhammadiyah: Pembubaran HTI Harus Sesuai Prinsip Hukum yang Berlaku

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) haruslah konstitusional, berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan maka ditempuh jalan peraadilan.

“Langkah tersebut harus berlaku umum terhadap  gerakan apapun yang berlawanan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Termasuk gerakan komunisme dan separatisme,” ucap Haedar, seperti dilansir dari laman resmi PP Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, Selasa (5/6/17).

banner 1102x704

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah  secara tegas dan jelas posisi ideologisnya bahwa Negara Pancasila itu Darul Ahdi wa Syahadah, yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa.

Baca Juga:  Ketum PP Muhammadiyah: Umat Islam Sepatutnya Menjadi Jalan Untuk Meneguhkan Keberagaman Yang Fitri

Muhammadiyah, jelas Haedar, menganggap bahwa setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus sepakat dan menerima negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI, dan menjunjung tinggi kebhinekaan.

“Setiap perhimpunan, organisasi, dan kelompok, kata dia, tidak boleh ada yang berideologi dan bertujuan membentuk sistem kenegaraan yang bertentangan dengan negara Pancasila,” pungkas Haedar.

Setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus bersetuju dan menerima Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kebhinekaan

Maka tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945 itu,” ujar Haedar menandaskan.

Baca Juga:  Butuh Anggaran Rp5 Miliar Untuk Bubarkan Ormas Anti Pancasila

Sebelumnya, melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah  telah memutuskan untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah mengklaim kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan empat konsensus kebangsaan, yang  mengancam keamanan, ketertiban dan stabilitas keutuhan negara Indonesia. (dd)

Komentar

Berita Lainnya