oleh

Pornografi Lebih Marak Ketimbang Konten Negatif Radikalisme dan SARA

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merilis data untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199).

Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo. Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017.

banner 1280x904

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) menilai terbongkarnya jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti membuat masyarakat jadi bersuka cita, justru sebaliknya membuat masyarakat semakin waspada atas peristiwa tersebut.

Baca juga  Kemenkominfo: Tidak Ada Toleransi bagi Penentang Pancasila dan NKRI

“Fenomena yang terjadi harus difahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi. Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019”, ungkap Kharis.

Dikatakan Kharis, perkembangan TIK memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, sementara di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru bisa merusak.

“Apa yang dilakukan Kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan,” tandasnya.

Baca juga  Ahmad Dhani Jadi Tersangka Kasus Cuitan Sarkastis. Berikut Faktanya

Menurut Kharis, tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika.

“Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya,” tegas Kharis

Komentar