oleh

Politik Identitas Masih Jadi Pekerjaan Rumah Demokrasi di Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang juga politisi PDI Perjuangan menilai politik identitas masih menjadi persoalan bagi demokrasi di Indonesia. Pramono menilai masih banyak pihak yang menggunakan pendekatan antara mayoritas dan minoritas.

Hal itu disampaikan Pramono di acara ‘Meneguhkan Kembali Cita-cita Reformasi’ yang digelar di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Pramono mengatakan saat ini politik identitas makin menguat karena banyak pihak yang menggunakan pendekatan SARA dalam mengambil keuntungan tertentu.

banner 1280x904

“Walaupun ini yang mungkin bisa jadi PR kita bersama sekarang ini politik identitas perlahan makin menonjol. Karena orang selalu melakukan pendekatan, memberikan privilage kepada kelompok mayoritas dibandingkan kelompok minoritas, ini terjadi. Suku menjadi hal yang dipertimbangkan dalam memilih, agama dipertimbangkan dalam memilih,” kata Pramono.

Meski begitu, Pramono juga mengakui hingga kini demokrasi masih menjadi bagian penting bangsa Indonesia. Demokrasi, kata Pramono, masih bisa menjadi solusi bagi tiap perbedaan yang muncul dalam bernegara.

Baca juga  Jaringan Intelektual Muda Islam: Melawan Ahok Bakal Kena Libas
Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat pidato pada acara Pisah Sambut Direktur Eksekutif Kemitraan, di JS Luwansa Hotel, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3). (Foto: Humas/Agung).

“Kita lihat bagaimana perbedaan yang tajam di pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pileg, Pilkades, bahkan Pilpres sebanyak dua kali dengan tingkat ketegangan yang tinggi, tapi kita dapat selesaikan demorkasi kita dengan baik dan ini tak ada di luar,” ucapnya.

Pramono juga mengatakan angka partisipasi politik masyarakat yang tinggi merupakan bentuk dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia. Ia mencontohkan angka partisipasi Pilpres 2019 yang menyentuh hampir 81 persen dan terbesar di seluruh dunia adalah bukti berkembangnya demokrasi di Indonesia.

“Bahkan Pak Prabowo kalau di jumlah orangnya yang pilih Prabowo saat itu lebih banyak dibandingkan yang milih Trump maupun Clinton. Artinya apa? Proses demokrasi kita sudah mengalami pendewasaan dan ini jadi anugerah kita bersama,” ujar Pramono.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Pramono mengaku rindu akan kritikan ke pemerintah dari duo Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Ia beralasan pemerintah yang baik harus memiliki oposisi yang mampu memberikan kritikan yang tajam kepada pemerintah. Sebagai perwakilan pemerintah, Pramono mengaku sangat membuka ruang kritik tersebut.

Baca juga  Tangkal Kampanye Hitam Lewat Penajaman Visi-Misi

“Sekarang ini pemerintah 74 persen dukungan di parlemen. Kalau tidak ada partner tidak ada mitra, tidak ada yang mengawal, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengkritisi, maka saya pribadi kehilangan orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon untuk mengkritisi pemerintahan ini, karena itu menjadi vitamin,” tutur Pramono.

“Ruang publik harus dibuka seluas-luasnya. Kritik harus diberikan karena saya meyakini sebuah pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dikritik dengan keras, tanpa kritik tidak menjadi vitamin, tidak akan bisa,” sambungnya. (detik)

Komentar