oleh

Polemik Dugaan Megakorupsi DPRD Sultra

KENDARI, SUARADEWAN.com – Polemik dugaan korupsi dan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) periode 2014-2019, terkait kasus SPPD Fiktif Dinas Kominfo Sultra yang kini menjerat 2 orang sebagai tersangka.

Dan berpotensi menjerat semua anggota DPRD Sultra periode 2014-2019. Bila dalam pengembangan penyidikan Kejaksaan nantinya membuktikan hal tersebut

banner 1280x904

Pasalnya, keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat bersifat kolektif kolegial artinya berdasar atas kesepakatan bersama.

Menindaklanjuti Pressrelease yang di sampaikan oleh Koalisi Demokrasi dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra yang dalam tuntutannya menduga kasus SPPD Fiktif ini melibatkan banyak pihak antaranya DPRD Sultra bahkan BPKAD Sultra

Mengkonfirmasi ke Pihak Kejati Sultra, Pihak Kejati melalui KabidPenmas mengatakan kasus ini sudah sampai pada tahap penyidikan dan sudah memeriksa 40 saksi.

“Sudah 40 saksi yang kami periksa perihal kasus ini,” ucap Direktur Kudeta Sultra.

Saat Wartawan kami menanyakan perihal siapa-siapa saja yang telah di periksa, pihak Kejati enggan berkomentar karena terkait SOP Penyidikan tidak membenarkan memberikan informasi sampai sedetail itu.

Baca juga  Penguasa vis a vis Pengusaha; Lobi Bisnis di Tengah Covid-19

Ditempat terpisah, menindaklanjuti kasus ini Ke DPRD Sultra sebagai salah satu lembaga yang anggotanya telah ditetapkan sebagai Tersangka.

Wartawan SuaraDewan.com lalu mencoba untuk mewawancarai Ketua DPRD Sultra H. Abdurahman Saleh, namun beliau enggan mengomentari dan mengatakan saat ini pihaknya masih fokus terhadap pengawasan penangangan pencegahan Covid-19, lalu ia mengarahkan Ke Sekwan Perihal kasus ini.

Beberapa hari wartawan kami mencoba untuk mewawancarai langsung Sekwan DPRD Sultra namun saat didatangi beliau melalui staf mengatakan saat ini Sekwan sedang rapat terbatas.

Namun melalui pesan berbalas what’sapp sekwan memberi klarifikasi serta tanggapan perihal kasus ini.

“Pokok-pokok pikiran sah dan memiliki legal stending, krna setiap masa sidang anggta dprd reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.yg sekarang dinamakan pokok-pokok pikiran masyarakat yang akan dituangkan dlam program pemerintah, jadi mempunyai mekanisme dlm usulan RKPD” jelasnya.

Baca juga  Kasus Positif Covid-19 Bombana Bertambah, Jubir Satgas: Jangan Panik!

Lanjutnya kami pun menanyakan terkait dugaan Kudeta Sultra yang mengatakan berarti hal ini melegalkan praktek korupsi, karena apa yang diusulkan masyarakat mayoritas berbeda dengan program yang dituangkan dalam RKA OPD.

Misalnya masyarakat lebih membutuhkan kegiatan infrastruktur seperti jalan tetapi menurut sumber kami 70% kegiatan DPRD diduga kebanyakan penelitian dan SPPD. Atau legalkah setiap anggota DPRD diberikan anggaran untuk mengusulkan menjadi program dan kegiatan ? Lalu, kegiatan tersebut dikerjakan oleh siapa? Ini masih menjadi tanda tanya besar dan pihak penyidik Kejaksaan kami yakini akan mengejar perihal ini.

“Kalau masalah penelitian dan SPPD fiktif itu kembali ke OPD masing-masing, kalau ada SPPD fiktif itu tanggung jawab OPDnya” ungkapnya.

Saat berita ini diterbitkan kami masih berusaha menemui dan meminta tanggapan kepala BPKAD Sultra Dan Plt Kadis Infokom Sultra. (aw)

Komentar