oleh

Polemik Dana Kelurahan, Jokowi: Hati-Hati Banyak Politikus Sontoloyo

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram lantaran rencana penganggaran Dana Kelurahan jadi polemik. Jokowi heran niat baik pemerintah ingin membantu rakyat justru dipolitisasi.

“Tahun depan akan ada dana di kelurahan untuk perbaiki jalan, selokan, kok jadi ramai. Kita semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubung-hubungkan dengan politik,” kata Jokowi saat membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

banner 1280x904

“Mohon maaf kalau semua dihubungkan dengan politik tapi kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya, ekonomi. Kenapa semua dihubungkan dengan politik?” sambung Jokowi.

Baca juga  Demokrat: SBY Kapan Saja Siap Ketemu Jokowi

Dia lantas mengingatkan rakyat agar hati-hati dengan para politikus. Sebab, kata dia, ada banyak politikus baik di Tanah Air, namun ada juga politikus sontoloyo.

“Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo. Kita lihat mana yang bener mana yang enggak betul. Kita lihat jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat, memudarkan kesatuan persatuan dan persaudaraan kita,” pesannya.

Rencana alokasi Dana Kelurahan oleh pemerintah memang memantik polemik. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan yang mencapai Rp 3 triliun itu.

Baca juga  Lawan Terorisme, Jokowi: Kirimkan Pesan Perdamaian Pada Dunia

“Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu,” kata Sandi di Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).

Senada dengan Sandiaga, Wakil Ketua DPR yang juga kader Gerindra Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah menganggarkan Dana Kelurahan. Fadli menilai ada yang janggal ketika Dana Kelurahan baru dicairkan pada tahun politik.

“Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu?,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta. (lip)

Komentar